SUBANG-Sungguh tega. Upah yang diberikan kepada petugas sortir dan lipat hanya Rp75 per lembar. Akibatnya tidak kurang dari 200 orang mundur dari pekerjaan tersebut. Jika dibandingkan dengan sortir untuk Pilkada dibiayai sebesar Rp125 per lembar. Sekarang untuk pesta rakyat, pemilu nasional pilpres dan pemilu hanya dibiaya Rp75 per lembar.
Satu kelompok yang berisi sekitar 10 orang dalam satu hari bisa menyelesaikan 3.000 lembar, sehingga jika dihitung per orang dalam satu hari mendapatkan Rp25.000 – Rp30.000 saja. Mereka bekerja selama delapan jam. Dari jam 08.00-16.00 WIB. Selain itu, mereka mendapatkan makan siang seadanya.
Mantan tenaga pelipat surat suara Widia (34) mengungkapkan, dirinya mengundurkan diri dikarenakan hasilnya tidak sepadan, dengan kerja yang dilakukan. Fasilitas minim dan ruangan yang sempit hingga panas, menjadikan dirinya merasa tidak nyaman. Ditambah lagi dengan adanya konsumsi yang disiapkan panitia pelaksana KPUD untuk makan siang yang hanya alakadarnya. “Keluar saya, karena tidak nyaman ditambah dengan konsumsi yang memprihatinkan,” ungkapnya.
Baca Juga:Kenaikan Gaji Aparatur Desa Berlaku 2020BNNK Bekuk Bandar Sabu Tempuran
Menuruntya, pembagian konsumsi makan siang yang diberikan KPUD sangat minim, bahkan hanya nasi, telor, tempe saja. Widia mengaku sering kali tidak memakan nasi tersebut, ketika masih menjadi tenaga penyortir dan pelipat surat suara. “Saya memilih membeli sendiri makanan yang dijajakan pedagang di sekitar gedung Sanggar Kreativitas Budaya (SKB) Subang. Jadi banyak guyonan, konsumsi zaman penjajahan,” ujarnya.
Tenaga pelipat surat suara lainnya, Yayan (30) mengatakan, konsumsi yang disediakan KPUD bisa disebut melecehkan, karena sangat memprihatinkan. Yayan meminta KPUD Subang untuk membuka transparansi anggaran untuk tenaga pelipat suara hingga konsumsinya. “Ya saya pengennya ada keterbukaan transparansi anggaran itu,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang malah menyebut, makan yang diberikan KPU sebagai bentuk kemanusiaan. Tadinya KPU tidak menganggarkan. “Tadinya tidak ada anggaran untuk makan, hanya air saja. Untuk kemanusiaan, kita anggarkan seadanya,” ungkap Ketua KPU Subang, Suryaman kepada Pasundan Ekspres, Rabu (13/3).