JAKARTA-Menjelang Debat Calon Presiden putaran ke dua beragam masukan terus berdatangan. Publik menginginkan debat kali ini mampu memuaskan semua pihak.
Para kandidat dituntut menjawab sesuai dengan masalah rakyat. Bukan sebatas retorika dan janji politik, melainkan langkah konkret dalam menjabarkan jawaban dalam debat yang akan dihelat pada Minggu (17/2) malam nanti.
Salah satunya datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hak atas pangan menjadi isu sentral yang harus dijawab dalam debat nanti. Para kandidat dituntut menjabarkan dan kepastian kepada petani mengenai kesejahteraan bagi mereka yang sebagian besar hanya memiliki lahan kurang setengah hektar.
Baca Juga:Pelayanan Prima untuk Penyandang Disabilitas Bikin SIM DHanya di Bulan Februari, Rabbani Diskon 50% All Item tanpa Syarat
“Tentunya yang harus dibahas dalam debat nanti adalah pernyataan mereka mengenai keberpihakan negara dalam penentuan harga sehingga tidak menjadi komoditi ditentukan pasar,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah kepada Fajar Indonesia Network, Jumat (15/2).
Dijelaskanya, hukum bagi petani masih jauh dari kata adil. Cara-cara represif dalam pengambilan lahan dan kriminalisasi para aktivis lingkungan dengan dalih menghalanig proyek strategi nasional masih sering terjadi.
“Selain itu, diperlukan penegasan bahwa tidak semua proyek startegis nasional (PSN) adalah kepentingan umum semua, karena banyak yang berdimensi profit,” jelasnya.
Dikatakanya, konflik sumber daya alam dan lingkungan hanya dapat didekati dengan pengelolaan terhadap ketimpangan penguasaan. “Pemerintah yang baru harus berani melakukan review atas ijin-ijin perusahaan sekala besar dan memiliki progam untuk rakyat,” jelasnya.
Jangan Undang Tim Sukses
Terpisah, Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan debat nanti bukan sekadar tontonan untuk merebut siapa yang menjadi pemenang dari Pilpres 2019. Melainkan, debat nanti seharusnya bisa mempertajam daya kritis masyarakat membuat keputusan pilihan di bilik suara nanti. “Ini penting menjadi perhatian KPU sebagai penyelenggara debat kandidat presiden,” jelasnya.
Menurutnya, peserta yang hadir di ruangan acara debat mestinya bukan para tim sukses melainkan masyarakat luas pemilik hak suara. “Dan mereka diberi kesempatan bertanya dan berdiskusi langsung dengan kedua kandidat presiden dengan setting natural,” jelas Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan, Tangerang itu.(khf/fin/tgr/vry)