JAKARTA-Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perhubungan Laut membahas Pelabuhan Patimban di Raung Rapat Komisi V Rabu (16/1).
Dilansir situs resmi dpr.go.id Komisi V DPR RI mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban yang sudah digarap pemerintah sejak Agustus tahun lalu. Kendati demikian, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan pembangunan yang sudah memasuki tahap I ini tidak boleh sia-sia. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan riset lebih lanjut, seperti seberapa jauh dampak sosial yang timbul sebelum dan sesudah pembangunan tersebut.
“Harus dilakukan riset, apakah kawasan industri akan dibangun di sana, harus direncanakan dari sekarang. Jangan sampai pelabuhan sudah ada tapi tidak ditunjang kawasan industri, akhirnya Patimban ini tidak laku,” papar Bambang di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).
Baca Juga:Diduga Korban Tabrak Lari, Mata Awang Terus Berdarah dan Tidak Bisa BicaraSelalu Disodorkan Kwitansi Kosong, Terdakwa Sebut Anggota DPRD Terima Cash Back
Selan itu sebagai mana dilansir radarcirebon serta ulasan WikiDPR dampak pembangunan Pelabuhan Patimban bagi nasib Nelayan menjadi perhatian yang serius.
“Perlu kita ingat bahwa keberadaan pelabuhan patimban ini sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian nelayan. Saya ingin nelayan nelayan kecil ini tetap bisa sejahtera dan tidak dirugikan oleh adanya pembangunan pelabuhan,” ucap Daniel Muttaqien yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Jabar 8 ini.
Daniel menyampaikan dukungan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban yang masuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Hanya saja, pria kelahiran Indramayu 30 September 1981 itu meminta Dirjen Perhubungan Laut, Agus H Purnomo beserta jajarannya memberikan perhatian terhadap nasib nelayan tradisional pesisir pantura
“Sudah saya sampaikan di RDP tadi, dari Dirjen Perhubungan Laut langsung merespons. Segera ditindaklanjuti,” kata Daniel.
Sementara itu menanggapi soal Nelayan, Dirjen Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menyatakan kesiapanya untuk turun langsung dan bekerjasama dengan kontraktor dalam menyelesaikan persoalan mengenai dampak yang dilaksanakan tersebut.
“Tentang nelayan kami siap dari Perhubungan laut untuk turun langsung kesana dan diatur untuk dioptimalkan dengan para kontraktor, mengenai kapannya itu nanti akan disesuaikan dgn jadwal kontraktor,” ucap Agus sebagaiman diulas WikiDPR.(ygi/man)