Kondisi Siaga, Bupati dan Kapolres Imbau Tolak People Power

Kondisi Siaga, Bupati dan Kapolres Imbau Tolak People Power
APEL SIAGA: Polres Subang menggelar apel siaga menjelang penetapan Pemilu tanggal 22 Mei 2019. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

SUBANG-Polres Subang menggelar apel siaga menjelang penetapan Pemilu tanggal 22 Mei 2019, Senin (20/5). Apel siaga diikuti berbagai pihak terkait seperti Dishub, Poldam, TNI dan Polri.

Kapolres Subang AKBP Muhamad Joni SIK mengimbau, agar kelompok tertentu jangan memprovokasi untuk berangkat ke Jakarta “Saya serukan agar selalu kondisi siaga, dalam rangka antispasi pengamanan menjelang tanggal 22 Mei 2019, yang akan ditetapkan pihak penyelangara Pemilu di Jakarta,” katanya.

Selama berlangsungnya Pemilu 2019 di Kabupaten Subang, Kapolres menuturkan, pihaknya sudah melakukan adanya pengamanan. Bersama jajaran dan berbagai unsur terkait, sehingga menjadi kondusif. “Sebelumnya, kami di Kabupaten Subang sudah melakukan pengamanan dengan TNI, SatPol PP dan unsur terkaiit sehingga berlangsung kondusif,” ujarnya.

Baca Juga:Sukwan Tidak Ingin DiskriminasiMinimalisir Produk Kedaluarsa, Minimarket dan Toko Swalayan Disidak

Kapolres mengimbau masyarakat Kabupaten Subang, jangan terpengaruh terhadap seruan people power. Pihaknya akan menggalakan patroli secara stasioner dan menggelar operasi gabungan untuk mengecek di batas kota. “Kami mengimbau kepada masyarakat Subang, agar tidak melaksanakan aksi people power. Kita akan galakan patroli secara stasioner dan juga menggelar adanya operasi gabungan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Subang H. Ruhimat usai Upacara Hari Kebangkitan Nasional mengimbau kepada masyarakat Subang agar jangan ikut serta dalam aksi ke Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019. “Saya mohon kepada masyarakat Subang, agar jangan ikut serta dalam aksi ke Jakarta tanggal 22 Mei 2019. Terus terang saja, saya menolak people power,” ungkapnya.

Bupati Ruhimat juga mengimbau kepada para PNS, agar jangan ikut serta dalam aksi di Jakarta, apalagi ikut people power karena bisa menganggu kinerja dan tugasnya sebagai PNS.
“Jika PNS mengikuti aksi tersebut, maka tidak akan ada yang menjalankan roda pemerintahan,” tandasnya.(ygo/vry)

0 Komentar