Politik Uang Susah Terungkap, Pengawas Harus Miliki Kemampuan Intelijen

SUBANG-Perlu kerjasama dari semua pihak agar tidak terjadinya money politik atau politik uang. Mulai dari peserta pemilu, Bawaslu dan juga masyarakat harus komitmen mencegah perilaku buruk dalam pemilu tersebut.

Agar tidak terjadi politik uang dilakukan dengan pencegahan melalui edukasi politik sehat salah satunya dilakukan oleh Bawaslu.

Sementara mengenai pengungkapan fakta adanya politik uang dilakukan oleh Bawaslu dan juga masyarakat, termasuk peserta pemilu berikut tim suksesnya. Namun Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Subang menilai, untuk mengungkap money politik cukup rumit.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu melakukan langkah konkrit yakni dengan dibentuk Tim Patroli Pengawasan Anti Politik Uang. Bawaslu telah mengirimkan surat edaran hingga tingkat kabupaten. Hanya petunjuk teknis tim tersebut belum diterima oleh Bawaslu tingkat kabupaten.

“Pembentukan Tim Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ini baru bersurat, teknis pembentukannya kita masih menunggu arahan,” ungkap Komisioner Bawaslu Subang Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Humas, Imanudin kepada Pasundan Ekspres, Selasa (9/4).

Imanudin mengatakan, Tim Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ini untuk memaksimalkan pengawasan pada masa tenang 14 hingga 16 April. “Tim itu untuk lebih terfokus antisipasi money politik,” ujarnya.

Dia mengatakan, adanya Tim Patroli Pengawasan Anti Politik Uang salah satunya untuk mencegah terjadinya serangan fajar. Adanya tim ini juga sebagai respon atas isu-isu akan adanya serangan fajar.

Dia menyebutkan, yang namanya politik uang berapa nominalnya itu sudah termasuk politik uang. Pemberian barang pun sudah masuk politik uang.

Bawaslu Subang untuk mencegah sekaligus menemukan adanya politik uang memiliki 5.038 petugas. Terdiri dari 5 komisioner tingkat kabupaten, 90 anggota Panwascam (dari 30 kecamatan), 253 panitia pengawas tingkat desa/kelurahan (dari 253 desa/kelurahan) dan 4.690 Petugas Pengawas TPS.

BACA JUGA:  Diduga Lakukan Money Politik, Dua Caleg PAN Dilaporkan ke Bawaslu

Imanudin mengatakan, semua petugas pengawas pemilu tersebut bekerja mengikuti seluruh tahapan pemilu. Mengenai pencegahan dan mengungkap adanya politik uang, kata Imanudin, memerlukan bantuan masyarakat untuk melakukannya. Tidak hanya dilakukan oleh petugas pengawas pemilu.

Ketika ditanya, bagaimana petugas pengawas menemukan adanya transkasi money politik sementara petugas pengawas fokus pada tahapan-tahapan normatif pemilu yang ditentukan KPU, sementara tranksaksi money politik dilakukan di luar tahapan pemilu?

“Tahapan demi tahapan kita libatkan PTPS (Pengawas TPS). Terkait money politik bukan hanya tugas pengawas, tapi masyarakat pun harus mendukung tugas Bawaslu. Kita mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi money politik,” ujarnya.
Sementara itu, selama pemilu 2019 ini di Subang tidak ada sama sekali pelanggaran pemilu. Dari 10 perkara yang ditangani Gakumdu, tidak ada satupun terbukti pelanggaran. Terdiri dari 9 laporan dan 1 temuan.

Tidak adanya pelanggaran, Imanudin mengklaim pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu berhasil. “Itu kan pencegahannya bagus kalau tidak ada pelanggaran,” ujarnya.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Subang, Heru Ginanjar mengatakan, untuk mengidentifikasi adanya politik uang memang agak rumit. Karena pelaku money politik tidak mau diketahui oleh pengawas pemilu dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“Salah satu tipsnya begini, lihat orang yang mencurigakan atau orang asing yang malam-malam keliling di area TPS sebelum hari H pencoblosan. Awasi setiap gerak gerik orang yang mencurigakan dari sekarang,” jelasnya.

Dia mengatakan, saat ini sulit untuk menghindari money politik, jika melihat kultur peserta pemilu seperti ini. KIPP berupaya dalam pemilu kali ini tidak ada kecurangan ataupun melakukan transaksi dan semacamnya.

KIPP menghimbau kepada masyarakat jangan tergiur dengan melakukan transaksi atau jual beli suara, karna akan berdampak demokrasi yang buruk.

BACA JUGA:  Ari Laporkan Dugaan Money Politik

“Kita menerima misalkan dengan nominal sekian nanti 5 tahun ke depan apakah masalah dan kebutuhan kita terakomodir dengan baik? Yang ada kita hanya dibodohi saja oleh transaksi tersebut,” ujarnya.

Sekjend KIPP, Kaka Suminta mengatakan petugas pengawas pemilu harus bisa mendeteksi lebih awal akan adanya politik uang. Dengan petugas yang ada harus memiliki kemampuan intelijen untuk mendeteksi akan terjadinya politik uang.
“Bawaslu harus punya fungsi intelijen. Tidak bisa Bawaslu bekerja setelah ada laporan, fungsi intelijen harus jalan. Semua yang bekerja dengan hukum dan politik, seyogyanya mempunyai sistem intelijen di dalamnya,” jelasnya.

Dia mengatakan, untuk mendeteksi akan adanya transaksi politik uang beragam informasi mulai dari informasi dari PTPS, informasi dari penyelenggara pemilu, masyarakat, peserta, LSM dan media harus bermuara ke Bawaslu.

Kaka mengatakan, modus politik uang dibagi dua bagian yaitu konvensional dan non konvensional. Saat ini politik uang sudah berkembang ke ranah non konvensional. Bentuknya antara lain pemberian asuransi, janji diberikan hiburan apabila di suatu wilayah peserta pemilu tertentu menang.

“Kalau politik uang konvensional itu diberikan uang atau non uang baik langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Dia menuturkan, untuk mencegah politik uang ada namanya Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk Polri dan Tim Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dibentuk Bawaslu. Dia meminta satgas atau tim patroli tersebut berkerja dengan maksimal.
“Hasilnya harus jelas, kalau ada sebuah satgas dan tim hasilnya tidak ada percuma,” pungkasnya.(ysp/vry)