Rapor Merah 100 Hari Kerja Bupati Subang

Rapor Merah 100 Hari Kerja Bupati Subang
BELUM MAKSIMAL: Ketua DPD PAN Kabupaten Subang Asep Rochman Dimyati menunjukan rencana kerja pemerintahan Jimat Akur, yang dinilai belum semua terealisasi. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

SUBANG-Ketua DPD PAN Kabupaten Subang Asep Rochman Dimyati, memberikan rapor merah kepada kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Subang. Pasalnya, warga mengeluhkan visi dan misi yang belum dijalankan.

Warga Gang Cendrawasih Subang, Yanto (34) mengatakan, hingga saat ini dirinya masih bertanya-tanya dengan visi dan misi Bupati Subang ketika berkampanye, hingga menjadi Bupati Subang. Program 100 hari kerjanya tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan terkesan dinikmati dan dilihat oleh pejabat kelas atas saja, sedangkan masyarakat tidak ada hasil nyata. “Program 100 hari kerja Bupati malah saya tidak tahu, karena launching yang hanya dilihat pejabat dan birokrasi saja,” ungkapnya.

Ketua DPD PAN Subang Asep Rochman Dimyati menegaskan, pihaknya memberi rapor merah terhadap kinerja 100 hari kerja Bupati Subang. Menurutnya, Pada program 100 hari kerja banyak kegiatan yang tidak terealisasi di berbagai bidang. Mulai dari semua SKPD yang diprogramkan dalam 100 hari Bupati Subang untuk Pemerintahan Jimat-Akur sudah tertuang, namun semuanya belum terealisiaskan. “Saya sebagai ketua DPD PAN Subang, menganggap kinerja program 100 hari Bupati Subang gagal dan saya memberikan rapor merah,” ujarnya.

Baca Juga:H-30 Tidak Ada Lagi Konstruksi Jalan di PanturaPertamina Kenalkan Industri Migas

Menurut Asep, seharusnya ada tim evaluasi dan tim penilai dalam pemerintahan Bupati Subang. Saat ini tidak ada pembentukan tim tersebut, sehingga ketika program 100 hari kerja tersebut tidak ada keberhasilan. “Tim kajian dan evaluasinya tidak ada. Apakah pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak. Apalagi saat ini hanya digelar launching saja. Banyak program yang sudah direncanakan ke SKPD-SKPD, namun banyak yang belom dilaksanakan,” katanya.

Dijelaskan Asep, contohnya pemberian dana Rp 1 juta untuk kegiatan kepemudaan di setiap RT, saat ini tidak ada kenyataannya, yang leading sector nya ada di Disparpora. Perizinan dimudahkan oleh DPMPTSP, nyatanya masih ada saja yang kesulitan dalam memperoleh izin, baik secara online. Kemudahan masyarakat dalam bekerja khususnya kaum laki-laki, yang nyatanya masih banyak kaum laki-laki yang ada di Kabupaten Subang yang masih menganggur. “Rencana yang sudah diterapkan tersebut, tidak ada hasil nyatanya,” ujarnya.

Meski demikian, Asep menyarankan kepada Bupati Subang membenahi pemerintahamnya. “Sekiranya kepala SKPD yang ada di Kabupaten Subang tidak mampu menjalankan program yang sudah direncanakan, lebih baik diganti saja. Serahkan kepada pejabat lainnya, yang mampu dan jangan dibiarkan seperti ini,” tegasnya.

0 Komentar