JABAR  

Awasi Pergerakan Massa di Tengah AKB

GENCARKAN PEMERIKSAAN: Petugas kesehatan saat melakukan rapid test terhadap warga di Jabar untuk mengecek sebaran korona pasca dihentikannya PSBB yang berganti AKB. (FOTO ILUSTRASI)

BANDUNG – Kebijakan soal penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil merupakan jalan tengah antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Hal itu disampaikan Sekretaris Gusus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Ahcmad.

“Menurut saya, pemerintah cukup dilema, mana yang harus dipilih antara kesehatan dan ekonomi, kalau kita mementingkan kesehatan kita harus isolasi diri lagi selama dua bulan, tapi ekonomi gimana, itu kan pertanyaannya, emang pemerintah sanggup mengalokasikan bantaun sosial selama dua bulan lagi,” kata Daud kepada Jabar Ekspres, di Gedung Sate, Rabu (1/7).

Selama AKB ini, kata Daud, rapid test akan lebih masif lagi dengan alasan pergerakan masyarakat mulai direlaksasi. “Kemungkinan kasus positif akan bertambah di Jawa Barat, maka nanti jangan heran, karena pelacakan lebih masif lagi, dulu kita pelacakannya per-klaster, sekarang tidak lagi, dimana titik kumpul masyarakat maka pelacakan juga di situ diberlakukan,” katanya.

Daud mencontohkan, tracking atau pelacakan saat difokuskan pada titik terminal dan tempat wisata outdoor yang telah dibuka, dengan begitu, pihak pemerintah membutuhkan lebih banyak alat rapid test lagi.

Hanya di sisi lain, stok logistik berkenaan dengan alat rapid test mulai menipis, maka pihaknya sangat berharap pada produktivitas alat rapid test buatan Unpad dan ITB yang dilengkapi deteksi antigen.

“Kita juga sedang menunggu hasil atau produksi rapid test yang diproduksi Unpad-ITB. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa kita gunakan, sekarang sedang validasi di Kemenkes,” terangnya.

Pihaknya sangat berharap antara penanganan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk bisa beradaptasi dengan baik, supaya sektor ekonomi tidak menjadi pemicu persoalan baru.

Dirinya menjabarkan jika AKB ini tidak berarti semua sektor ekonomi diaktivitas secara bebas. “Isi aturanya tetap sama, misalkan dalam satu gedung mal itu tidak boleh melebihi kapasitas cukup 30 persen saja dalam ruangan itu,” jelasnya.

Baginya, sektor ekonomi sendiri tidak akan berjalan maksimal ketika sektor kesehatan diabaikan, dengan begitu kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan. “Tapi masyarakat kita ini, ada sebagian besar masih tidak percaya dengan Covid-19,” keluh Daud.

Alasan yang melatarbelakangi persoalan itu adalah masyarakat masih mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan. Sebenarnya antara kedua ini tidak boleh berat sebelah atau harus sama terakomodir.

Apalagi sejauh ini, dikatakan Daud, pemerintah telah menyerap anggaran penanganan Covid-19 ini hampir Rp 1,5 triliun.

“Dari anggaran yang terserap itu paling banyak untuk penanganan Social Safety Net (jaringan pengamanan social), untuk bansos itu kurang lebih sekitar Rp 158 miliar. Kemudian untuk alat kesehatan ada Rp 148 miliar yang terserap,” bebernya.

Saat ini, sebut dia, bansos akan memasuki tahap kedua. Daud menerangkan penanganan pengamanan jaringan sosial selanjutnya berupa bantuan sosial atau bansos yang sebelumnya warga akan mendapatkan telur, tetapi sesuai arahan Gubernur Jawa Barat akan ada pergantian dari telur menjadi masker dan susu.

“Untuk dimaklumi juga, bansos di tahap kedua ini, rencananya ada pergantian berupa telur rencananya akan diganti dengan susu dan masker,”ujarnya.

Lebih lanjut, Daud juga menyampaikan, mengenai kebijakan sosial berikutnya ialah Pemprov telah mengucurkan isentif bagi tenaga kesehatan kurang lebih di angka Rp 26 miliar.

“Rp 23miliar untuk isentif tenaga medis atau tenaga kesehatan (yang sedang menangani pasien Covid-19), kemudian Rp 3 miliarnya dialokasikan untuk santunan bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia,” pungkasnya. (rls)