SINDANGKERTA-Sekitar 300 ajengan yang datang dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengikuti HALAQOH KEBANGSAAN bersama anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamurijal, di Pondok Pesantren Babussalam Sindangkerta, Senin (25/3).
Panitia Halaqoh, KH. Hilman Farid dalam sambutannya mengatakan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di negeri ini, selain memiliki tanggung jawab agama, ekonomi dan sosial, juga memiliki tanggung jawab politik atau mas’uliyah siyasiah.
Oleh karena itu, sebagai rasa tanggung jawab mas’uliyah siyasiah, PBNU membuat partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat PKB dengan deklator antara lain KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH. “Maruf Amin yang hari ini sebagai Cawapres No. 01 mendampingi Ir. H. Joko Widodo. Oleh karenanya warga NU sudah sepantasnya mendukung dan membesarkan partai ini,” Katanya.
Baca Juga:Panwascam Lantik Pengawas TPS, Harus Netral dan Kawal Hasil Pungut HitungUNBK Hari Pertama Lancar, Listrik Sempat Padam
Lebih lanjut Ia menjelaskan, bahwa politik bagi NU adalah mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta maqashid al-Syar’i atau istilah lain al-kulliyatul khams, yaitu memelihara agama ( hifdhu din), memelihara jiwa ( hifdhu nafs), memelihara akal pikiran sehat ( hifdhul aql), memelihara harta ( hifdhul mal), memelihara turunan dan kehormatan ( hifdhu nasl wal irdl).
“Jika negara sudah memperjuangkan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut, maka negara itu sudah sah disebut ‘Negara’ apapun bentuknya, selama berlandaskan musyawarah, keadilan, kesamaan didepan hukum (musawah) , dan kebebasan (hurriyah). Makanya tak heran semboyan yang sering disuarakan oleh NU adalah NKRI harga mati”. Ujarnya.
Sementara itu, Cucun Ahmad Syamsurijal Anggota DPR RI dari Partai PKB, sebagai keynote speaker halaqoh, mengatakan dirinya tengah memperjuangkan RUU Pesantren, yang ditargetkan rampung pasca penyelenggaraan pemilu 2019 selesai.
Menurutnya, Saat ini draft RUU tersebut masih digodok tim panitia kerja (panja) dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok terarah. Beberapa waktu lalu presiden Joko Widodo telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hanya untuk pesantren saja. Hal tersebut sesuai dengan usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa yang mengusulkan RUU pesantren saja tanpa pendidikan agama.
“Saya mohon do’a dan dukungan dari semua agar bisa melanjutkan perjuangan RUU pesantren hingga benar-benar menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh DPR” ujar Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang telah meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 anggota DPR RI terbaik versi Panggung Indonesia