AKUR Targetkan PAD KBB Capai 1 Triliun, Teken MoU Kejaksaan Negeri Bandung

Bupati BAndung Barat Aa Umbara Sutisna dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Toto Sucasto menyepakati kerjasama yang tertuang dalam MoU, untuk menindak para pengusaha yang membandel terhadap kepatuhan pajak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat manergetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai Rp 1 Triliun di masa kepemimpinan Bupati Aa Umbara dan Wakil Bupati Henky Kurniawan (Akur). Target itu bisa tercapai, apabila semua potensi PAD dari berbagai sektor yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa dioptimalkan dengan baik.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menandatangani Mou dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk menindak para pengusaha yang membandel terhadap kepatuhan pajak.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan target PAD Rp 1 triliun itu bisa tercapai apabila semua potensi pendapatan dari berbagai sektor bisa dioptimalkan dengan baik. Sehingga setiap potensi itu bisa menghasilkan pendapatan yang masuk ke kas daerah. “Jika semua sektor yang berpotensi menyumbang pendapatan itu bisa optimalkan, saya yakin PAD bisa bertambah dan target PAD satu triliun itu bisa dicapai,” kata Aa Umbara kepada Pasundan Ekspres, beberapa waktu lalu.

Selain sektor pertanian, perdagangan, industri dan sumberdaya alam, sejumlah sektor yang bisa dioptimalkan menjadi PAD diantaranya dari sektor wisata, jasa dan pelayanan. Bahkan, jika ketiga potensi ini dikelola dengan baik akan sangat berdampak positif terhadap perekonomian di KBB. “Potensi pendapatan di Bandung Barat ini cukup tinggi, dari sektor pariwisata saja itu masih banyak yang belum dioptimalkan. Seperti sejumlah destinasi wisata yang hingga saat ini belum dioptimalkan secara baik, padahal itu bisa berdampsk terhadap perekonomian diwilayah sekitarnya dan secara otomatis berkontribusi pada pendapat daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin mengatakan PAD untuk tahun 2019 ditargetkan bisa mencapai angka Rp 450 miliar. Hal itu sesuai arahan dan target Bupati ditahun 2019 PAD harus lebih meningkat dan mampu menggali potensi baru. “Kami optimis target bisa tercapai karena potensinya ada. Pesan pak bupati setiap yang berinvestasi di Bandung Barat harus menghasilkan PAD bagi pemerintah daerah,” kata Asep.

BACA JUGA:  54.082 Paket Sembako Tahap 2 Mulai Disalurkan

Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2018 surplus hingga Rp 25 miliar. Dari target PAD sebesar Rp 375 miliar, pencapaian hingga akhir tahun ini terealisasi diangka Rp 400 miliar. “Untuk PAD tahun 2018 mencapai target bahkan surplus Rp 25 miliar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan pendapatan terbesar pendapatan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk tahun ini, pendapatan dari BPHTB ditargetkan 102 miliar bisa tercapai. “PAD itu bersumber dari dua sektor mulai dari pajak dan retribusi. Khusus yang Rp 400 miliar itu hanya bersumber dari pajaknya saja. Karena pajak ini banyak jenisnya seperti pajak parkir, hiburan, PBB, BPHTB dan lainnya,” jelasnya.

Adapun, beberapa faktor mempengaruhi tercapainya PAD. Sebut saja mulai dari bertambahnya potensi pendapatan hingga memaksimalkan penarikan piutang sejumlah pajak. “Tiap tahun ada tambahan potensi pendapatan. Termasuk untuk piutang pajak juga kita kejar terus, seperti beberapa waktu lalu ada sejumlah hotel dan restoran yang menunggak kita berikan peringatan dan bisa tertarik piutangnya, dampaknya target juga bisa tercapai,” terangnya.

Kejaksaan Dilibatkan untuk Menertibkan Tunggakan Pajak Hotel di KBB

Sementara itu, untuk memaksimalkan penarikan piutang Pemkab Bandung Barat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menggenjot PAD dalam rangka untuk menindak para pengusaha hotel yang membandel terhadap kepatuhan pajak.