BANDUNG-Generasi milenial atau usia remaja di Jawab Barat (Jabar) menjadi target utama program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana). Pasalnya, berdasarkan fakta dilapangan generasi milenial tidak familiar dengan program KB.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Kusmana mengatakan generasi milenial tidak lagi familiar dengan program KB maupun BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap program KB atau Banggakencana tersebut.
“Sekitar 35 persen penduduk kita berusia remaja. Mereka merupakan target utama program Banggakencana karena para remaja itulah yang akan menjadi keluarga-keluarga baru di kemudian hari. Karena itu, kita harus menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. BKKBN melakukan rebranding untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ungkap Uung di Bandung, belum lama ini.
Baca Juga:Banjir Mulai Surut, Warga Mulai BeraktifitasPembentukan Ranting dan Anak Ranting PDIP Subang Dihadiri Ribuan Kader
Rebranding, terang Uung sapaan akrabnya, merupakan jawaban atas tantangan nyata program Banggakencana. Pasalnya, dinamika terbaru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), baik menyangkut rebranding maupun agenda besar Pendataan Keluarga (PK) 2020 yang bakal dihelat mulai 1 Juni 2020 mendatang.
Ia pun mengingatkan para petugas lini lapangan untuk senantiasa tulus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ketulusan menjadikan setiap pekerjaan menjadi ringan. Ketulusan juga membuka pikiran, sehingga suasana kerja makin segar dan dinamis,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan PK 2020, Uung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengukur indeks pembangunan keluarga sebagai bekal perencanaan dan pengembangan program Banggakencana. Dalam pelaksanaannya, PK 2020 akan bersinergi dengan Sensus Penduduk 2020. Dengan demikian, kelak akan muncul satu data keluarga yang bisa digunakan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Saya mengajak kepada para petugas lini lapangan untuk menyosialisasikan PK 2020 kepada masyarakat. Masyarakat diedukasi untuk memberikan data secara akurat dan jujur. Data akurat diyakini menjadi modal kuat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(sep)