NGAMPRAH-Sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini sudah mengalami kekeringan. Keenam kecamatan itu diantaranya kecamatan Ngamprah, Cililin, Cikalongwetan, Parongpong, Cipongkor dan Gununghalu.
“Tidak menutup kemungkinan, kecamatan lain akan menyusul. Sementara kami menunggu laporan dari aparat kewilayahan kecamatan dan desa,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Duddy Prabowo didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik, Dicky Maulana kepada Pasundan Ekspres Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KBB di Ngamprah, Selasa (30/7).
Untuk menanggulangi kekeringan itu, pihaknya sudah melakukan droping air bersih ke Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah.
Baca Juga:Bupati Minta Warga Buang Sampah ke BakPendidikan Kursus dan Pembekalan Wingdiktekal Resmi Ditutup
Untuk wilayah yang mengalami kekeringan, pihaknya minta aparat kewilayahan untuk segera mendata dan melaporkan titik lokasi yang mengalami kesulitan air bersih. Hal agar memudahkan pihak BPBD untuk mendroping air bersih hingga RT RW. “Stok air dan armada siap distribusikan, kami prioritaskan yang benar-benar membutuhkan air bersih,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi permintaan air bersih, kata Duddy, pihaknya sudah menyiapkan lima unit armada mobil tangki air. Masing-masing satu unit milik BPBD, tiga unit dari UPTD Pertamanan, satu unit dari PMI dan tambahan satu unit dari NGO.
“Jadi kami mendapatkan support dari pihak lainnya apabila memang memerlukan dukungan air bersi. Secara koordinasi pun, kami biasanya sumber air dari PDAM dan juga BUMD,” katanya.
Lebih lanjut Duddy menjelaskan bahwa BPBD KBB akan menetapkan status siaga kekeringan mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 mendatang. Hal tersebut hasil dari kesepakatan Pemkab Bandung Barat dengan Pemprov Jawa Barat.
Penetapan status siaga kekeringan didasari hasil rapat koordinasi (rakor) di BPBD Jawa Barat dan surat edaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Berdasarkan data yang dirilis BMKG, puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus sampai September, dan akan berakhir Oktober mendatang,” ujarnya.
Dia menambakan, pada intinya Pemerintah Daerah sudah siap untuk melakukan berbagai antisipasi dampak dari kekeringan yang kemungkinan terjadi selama status siaga berlangsung. “Artinya siaga darurat kekeringan ini baik sumber daya manusia dan peralatan siap setiap saat. Koordinasi antar dinas terkait pun berjalan, termasuk ketika adanya laporan yang masuk terkait permintaan air bersih,” pungkasnya. (sep)