Kinerja Buruk, Umbara Ancam Turunkan Tunjangan Pejabat

Kinerja Buruk, Umbara Ancam Turunkan Tunjangan Pejabat
PIMPIN APEL: Bupati Bandung Bara Aa Umbara Sutisna saat memimpin apel pagi dilapangan Plaza Komplek Pemkab Baandung Barat.
0 Komentar

NGAMPRAH-Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengancam akan menurunkan anggaran tunjangan bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat, yang memiliki kinerja buruk. Pasalnya, para pejabat eksekutif itu tak bisa menjalankan keseriusannya saat berkerja.

“Pejabat sudah seharusnya memperhatikan kewajibannya dan tidak selalu menutut haknya. Jika saya mau tegas tunjungan kinerja tahun depan tinggal diturunkan saja. Kemudian, angarannya bisa untuk pembangunan di KBB yang lebih efektif,” kata Umbara usai apel bersama di Komplek Pemkab Bandung Barat, kemarin.

Selain itu, kata orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu, fasilitas pun akan di copot jika para pejabat bekerja hanya berleha-leha saja. “Jangan hanya mendaptakan fasiltias besar, tapi kerja hanya begitu saja. Loyalitas juga jangan hanya di depan karena punya jabatan,” ungkapnya sambil mengungkapkan kekesalannya.

Baca Juga:Belum Ada Izin, Apartemen Akan Dibangun di RawabadakJahe Merah dan Kunyit Langka Dipasaran

Lebih lanjut Umbara juga meminta Sekretaris Daerah KBB untuk peka terhadap program-program kerja di KBB. “Setelah keliling, saya lihat hanya beberapa dinas yang bisa bekerja. Kalau tidak sesuai RPJMD, ya tinggal dikaitkan saja. Tapi, kalaupun tak sesuai aturan jangan dipaksakan,” tegasnya.

Umbara pun mengaku kesal lantaran masih ada anggaran dinas yang tidak pro rakyat. Disisi lain, Dinas yang melayani masyarakat secara langsung mendapat anggaran yang relatif kecil. “Yang tidak ada efek ke masyarakat anggaran dinas sangat besar. Sok keprok nungarasa (silakan tepuk tangan yang merasa),” ungkapnya.

Umbara pun meminta tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) peka terhadap anggaran yang pro rakyat. Jangan sampai memaksakan program dinas yang tidak sesuai dengan RPJMD. “Tim TAPD harus peka, pak sekda harus peka anggaran yang pro rakyat. Kalau tidak sesuai aturan jangan dipaksakan. Tapi jangan ngomong sama orang lain tapi ke bupati langsung,” pungkasnya.(sep)

0 Komentar