LEMBANG – Keberhasilan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam meraih nilai tertinggi pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018, sebagai cerminan kerja keras dan disiplin yang dilakukan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) KBB. Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna saat membuka Rapat Koorsinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2018 di Lembang, Selasa (29/1).
“Ini merupakan cerminan kinerja dan disiplin seluruh ASN. Prestasi ini tidak akan diraih tanpa ditunjang oleh kinerja dan disiplin seluruh aparat dan pemangku kepentingan,” katanya.
Aa mengapresiasi capaian LPPD yang berhasil diraih tersebut. KBB mendapatkan penilaian sangat tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan skor 3,2204 dan berhasil menempati peringkat ketiga dari 27 kab/kota di Jabar.
Baca Juga:Musrenbang Tentukan Prioritas Pembangunan, Serap Usulan Dari DesaPemdes Wanakerta Akomodir Warga Jadi Karyawan Pabrik
“Saya tidak mau mempertahankan prestasi ini, melainkan harus selalu ditingkatkan agar Bandung Barat bisa menjadi yang terbaik dalam berbagai hal,” ujarnya.
Keberhasilan LPPD ditingkat jabar dengan penilaian sangat tinggi ini, membuat orang nomor satu di KBB ini semakin optimis bahwa Bandung Barat akan terus lebih baik dimasa yang akan datang. Bahkan, Ia menargetkan posisi 10 besar pada penilaian LPPD tingkat nasional.
“Saya akan terus mensupport kinerja maksimal seluruh ASN dengan berbagai kebijakan demi mewujudkan Visi AKUR dengan jargon Bandung Barat Lumpaaat, sehingga bisa menorehkan prestasi dan membesarkan nama Bandung Barat ditingkat Regional, Nasional hingga Internasional,” terangnya.
Ia pun mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, kinerja dan kerja keras itu harus berujung pada kesejahteraan masyarakat KBB.
“Setelah ini, satu lagi PR besar kita yakni tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bandung Barat Tahun 2018 yang akan diserahkan April mendatang. Dan itu harus terwujud,” pungkasnya.(sep/ded)