LEMBANG-Pasar Panorama Lembang didorong menjadi pasar rakyat yang memiliki Standar Nasional Indonsia (SNI). Apalagi, pasar yang berlokasi di pusat kota Lembang itu sudah memenuhi aspek SNI untuk kategori pasar. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), Suhendro, kemarin (25/9).
“Pasar ini (Pasar Panorama) sudah bagus. Sekarang di Indonesia sedang buat SNI untuk pasar rakyat. Saya lihat pasar ini sudah masuk kriteria SNI. Sudah saya usulkan ke Disperindag untuk didorong mendapat sertifikat SNI,” kata Hendro ditemui di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (25/9).
Menurut Hendro, syarat pasar agar mendapat sertifikat SNI diantaranya harus memiliki fisik bangunan satu hanggar. Lalu pengelolaan kebersihan, keamanan, serta pelatihan diberikan kepada pihak pengelola dan para pedagangnnya.
“Tagline kita ada tiga. Aman, nyaman dan bersih. Yang lainnya tersedianya ruang menyusui, kamera pengawas CCTV, alat pemadam kebakaran dan lain-lainnya,” jelasnya.
Baca Juga:Kecewa Kepemimpinan Jokowi-JK, Mahasiswa Bakar Boneka PocongPengelolaan Pasar Tradisional Dianggap Gagal
Hendro mengatakan, dari 9.559 pasar tradisional di Indonesia, sekitar 80 persennya telah berusia di atas 20 tahun. Sehingga identik dengan pasar yang terkesan becek, kotor, kumuh serta rawan kebakaran. Rata-rata pasar di Indonesia masih dikelola pemerintah melalui Dinas Perdagangan yang dibangun puluhan tahun lalu pada masa Presiden Soeharto yang biasanya disebut dengan pasar impres.
“Lima tahun lalu, dari sekitar 9.000 pasar di Indonesia, hampir 80 persen rusak parah karena kebanyakan dikelola pemda. Contohnya Pasar Lembang yang dulu dikelola pemda,” katanya.
Suhendro juga menyatakan, pengelolaan pasar jauh lebih baik jika dikerjakan oleh swasta. Jika dikelola pemerintah, biasanya pengelolanya selalu berganti. Berbeda dengan pihak swasta, manajemennya terus konsisten dipegang satu pihak.
“Saat ini hampir 90 persen masih dikelola pemerintah, yang sudah dikelola swasta masih sedikit. Pengelolaan (pasar) jelas lebih bagus dipegang swasta,” bebernya.
Mengatasi persoalan tersebut, Asparindo bekerjasama dengan pemerintah dan Kementerian Perdagangan telah membangun 5.000 pasar se-Indonesia melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah pun terkendala dengan dana sehingga butuh pengembang untuk melakukan pembangunan pasar.
“Kami sekarang di Asparindo bersama pemerintah, Kementerian Perdagangan serta Presiden Jokowi, karena dulu pak presiden juga anggota Asparindo sewaktu masih menjadi Walikota Solo. Jadi kita membantu beliau membangun pasar. Nah sekarang dibangun lima ribu pasar se-Indonesia,” tuturnya.