Pemdes Diminta Memiliki Perencanaan Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Tepat Sasaran

PADALARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta pemerintahan desa harus memiliki perencanaan yang matang terkait rencana pembangunan di desa. Hal itu agar penggunaan dana desa bisa tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Erawan mengatakan pemdes harus memiliki perencanaan yang matang dalam penggunaan dana desa. Sehingga, setiap pembangunan yang dilakukan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Perencanaanya sudah jelas harus disesuaikan dengan segala kebutuhan masyarakat. Lalu apa saja yang harus diprioritaskan. Terpenting lagi itu harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka,” kata Sunarya saat dihubungi, Jum’at (2/10).

Untuk mewujudkan itu, kata dia, juga harus didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat. Bahkan, masyarakat pun diminta terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa yang berjumlah miliaran rupiah ini.

“Sejak awal perencanaan itu semua harus transparan. Apalagi pada saat pelaksanaannya. Sekarang keterlibatan masyarakat sangat penting, itu untuk mengawasi bersama penggunaan dana desa ini,” ujarnya.

Dia pun meminta pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Termasuk pengawasan dari masyarakat pengunaan dana desa tersebut tidak diselewengkan oleh pemerintahan desa.

“Besarnya ADD yang didapatkan oleh desa, itu bisa terlihat geliat pembangunan-pembangunan oleh desa. Intinya penyelesaian masalah yang bisa dijangkau oleh desa, ya itu harus cepat dikerjakan,” ucapnya.

Lebih lanjut Sunarya menjelaskan selama ini masih banyak permasalahan di desa yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan desa. Diantara persoalan tersebut yakni seperti pembangunan insfratruktur jalan, pertanian, irigasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Memang ada beberapa masalah yang prioritas harus diselesaikan. Namun, faktanya sampai saat ini desa belum sanggup menyelsaikannya,” ujarnya.

Meski demikian, Sunarya mengatakan, bahwa yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah Bumdes. Pasalnya, saat ini masih banyak Bumdes di Bandung Barat yang tidak aktif.

“Dampaknya banyak masyarakat yang menjadi sasaran empuk oleh rentenir. Padahal, jika Bumdes ini bisa berjalan, itu dapat membantu masyarakat. Sehingga masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha untuk dagang seperti gorengan pun, itu tidak lari pinjam ke rentenir,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Wandiana mengatakan dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 di KBB dengan total nilai Rp 79.316.544.400 sebelumnya sudah dicairkan. Setiap desa rata-rata mendapatkan keuangan dari berbagai sumber hingga Rp 2 miliar.

“Tahun ini, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp198 miliar, lebih besar dibandingkan tahun 2017 lalu yang hanya Rp152 miliar bagi 165 desa. Setiap desa rata-rata menerima sebesar Rp2 miliar,” kata Wandiana.

Dia menambahkan, seharusnya setiap desa bisa mengumumkan penggunaan dana desa untuk tahun ini yang di pasang di sebuah baliho atau spanduk. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mengetahui penggunaan dana desa untuk apa saja.

“Misalkan, sebagian untuk infrastruktur, sebagian lagi untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagian lagi untuk gaji pegawai. Semua bisa terbuka dan diakses oleh masyarakat,” pungkasnya.(sep/ded)