Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Siapkan 4 Skema Pemulihan Ekonomi

kabupaten bandung barat
BERI KETERANGAN: Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan saat diwawancarai awak media usai dalam kegiatan diskusi di Sekretariat Koperasi Paguyuban Pasundan di Lembang, Selasa (16/6). EKO SEINO/PASUNDAN EKSPRES

Perbaiki Supply dan Demand

LEMBANG-Dengan dibukanya berbagai objek wisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB), memberikan gairah dan harapan baru untuk kembali memutar roda perekonomian yang selama pandemi Covid-19 lumpuh.

Kendala permodalan kini membelit para pelaku usaha kecil menengah (UKM) karena modal tergerus habis untuk mempertahankan hidup keluarga.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan menyatakan, semua menghadapi masalah yang tidak mudah dan pemerintah sudah berupaya sejak Februari lalu, dengan berbagai aturan yang intinya agar semua kementerian dan lembaga memfokuskan pada tiga hal, diantaranya, kesehatan, jaring pengaman sosial dan ekonomi.

Anggaran yang dialokasikan Rp600 trilyun

Rully melanjutkan, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp600 trilyun, salah satunya untuk kegiatan memperbaiki supply dan demand agar perekonomian pulih.

Selain untuk mempertahan daya beli masyarakat, anggaran juga dialokasikan untuk sektor produktif memperkuat program usaha UKM mulai dari memberikan relaksasi pinjaman, stimulus bunga pinjaman, pinjaman bunga rendah dan insentif pajak.

“Ada empat skema yang diharapkan bisa membantu pulihnya ekonomi terutama UKM. Saat ini masih dalam proses implementasi dengan beberapa jalur pembiayaan, baik melalui perbankan dan non perbankan.

Semoga program ini bisa segera dirasakan para pelaku usaha dengan mengedepankan protokol kesehatan,” urainya dalam kegiatan diskusi di Sekretariat Koperasi Paguyuban Pasundan, Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Tangkuban Perahu, Lembang, Selasa (16/6).

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rismanto mengatakan, pemerintah daerah sudah merencanakan proses pemulihan ekonomi, terutama para pelaku UKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: GNPK RI Dukung Kasus Pembebasan Lahan Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat

Salah satunya menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, agar dalam pelaksanaanya aman dan memenuhi berbagai persyaratan yang ada.

“Saya kira mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki program-program pemulihan ekonomi untuk masyarakat, karena saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan segera beres dan bisa langsung digulirkan. Jadi tunggu saja,” tuturnya.

Salah satunya pemilik UKM Kopi Luwak Sawarga, Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sujud Pribadi mengatakan, di masa pandemi ini hampir seluruh pelaku UKM terpukul dan terpuruk karena tidak bisa menjalankan usahanya seperti biasa.

“Sejak pandemi otomatis usaha mati total, tidak ada pemasukan dan terpaksa 7 karyawan yang bekerja juga dirumahkan dan bangunan usaha pun terbengkalai,” katanya.

Sujud mengungkapkan, selama ini program-program yang digulirkan pemerintah masih sebatas wacana dan belum ada implementasi di lapangan. Bahkan pernah dilakukan pendataan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandung Barat tapi sampai saat ini belum ada realisasi.

Modal jadi masalah pelaku UKM saat ini

“Masalah yang dihadapi pelaku UKM saat ini hanya permodalan untuk mencoba kembali bangkit dan berupaya menjalankan roda usahanya,” ungkapnya.

Dana segar sangat dibutuhkan, lanjut Sujud, salah satunya untuk membayar kopi dari masyarakat. Selama ini pembayaran dilakukan secara tunai sesuai dengan jumlah kopi yang diserahkan pada dirinya dan tidak pernah ada penundaan pembayaran.

Kami berharap ada bantuan permodalan di luar skema perbankan dengan berbagai keringanan dalam pengembaliannya. Apabila usaha sudah pulih pembayaran bisa mulai dilakukan minimal di bulan ke empat,” harapnya.(eko/sep)