LEMBANG-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim bakal menghapus ujian nasional (UN) meski kebijakannya menuai kritik. Mendikbud menyebut, program pengganti ujian nasional akan mulai berlaku di 2021.
Meski rencana ini menuai pro kontra, penghapusan UN dinilai cukup tepat karena banyak yang beranggapan jika UN adalah momok menakutkan dan sebuah mimpi buruk bagi siswa.
Pendapat ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni. Menurut dia, rencana penghapusan UN oleh Mendikbud sejalan dengan apa yang diinginkan sebagian besar masyarakat. “Bagaimana mereka (siswa) mau mengerjakan suatu ujian dengan kecerdasan, ketenangan dan wawasan, kalau itu (UN) menjadi momok yang menakutkan,” kata Sylviana di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (12/12).
Di DPD, terang dia, pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat membahas rencana penghapusan UN sebelum anggota DPD baru periode 2019-2024 dilantik. “Sejak itu sudah ada konsep bagaimana menggantikan UN. Memang tujuan UN sebenarnya untuk memetakan pendidikan di seluruh Indonesia seperti apa, tetapi bukan menjadi satu-satunya patokan kelulusan,” tuturnya.
Baca Juga:Subang Kesalip Lagi, Bioskop XXI Hadir di KBB Tahun DepanMemberangus Kebebasan Seksual
Dia menyatakan, kelulusan siswa bukan ditentukan lewat UN saja melainkan juga dilihat dari kesehariannya di lingkungan sekitar serta hubungan sosialnya. “Nah ini semuanya mesti dilihat secara integral, integrated, dan komperensif. Masa orang dinilai dalam tempo sehari, sesaat, ini kan masih panjang prosesnya. Itulah yang Menteri Pendidikan sejalan dengan apa yang sebagian besar masyarakat inginkan,” ujarnya.
Namun demikian, lanjut dia, ujian tetap bisa saja digelar dengan tujuan untuk pemetaan pendidikan di suatu daerah. “Tetapi kalau sebagai pemetaan oke saja. Oh ternyata daerah ini kualitasnya masih kurang, ini perlu ditambah, mengupgrade dan sebagainya,” jelasnya.
Pihaknya berharap, Mendikbud mengeluarkan solusi atau kebijakan tepat pengganti UN. Saat ini, DPD RI juga sedang mencari masukan dari para pakar pendidikan bagaimana mengganti UN agar nantinya keputusan yang dikeluarkan bisa memajukan dunia pendidikan di tanah air. “Mesti ada pengganti lain, bukan UN tapi yang betul-betul tepat. Kita berharap UN atau pengganti apa pun tidak membuat momok buat masyarakat pendidikan, buat anak-anak,” tambahnya.(eko/sep)