NGAMPRAH-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan akan mengambil kebijakan yang beragam untuk meneruskan program pemerintah yang berpihak pro rakyat. Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna di Ngamprah, Rabu (26/8).
Menurutnya, melalui desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, pihaknya akan mengupayakan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat. “APBD 2021 tetap akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Hanya saja pada tahun ini, memang sejumlah program terhambat karena ada wabah Covid-19,” katanya.
Dia menjelaskan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas demi mencapai pemerataan tetap menjadi langkah prioritas pada 2021 mendatang.
Baca Juga:Tujuh Parpol Dukung DS-Sahrul GunawanAksi Pencuri Terekam CCTV, Pria Berjaket Gasak Kotak Amal Masjid
Meski demikian mantan politisi PDIP ini menegaskan, penggunaan APBD 2021 tak semata mata digunakan untuk keperluan infrastruktur saja. Akan tetapi, juga untuk hal-hal lain seperti peningkatan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Tentunya yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.
Disamping itu, realisasi kebijakan percepatan pemulihan ekonomi khususnya di dua sektor yakni agrobisnis dan pariwisata setelah terdampak Covid-19 ini tetap menjadi prioritas.” bebernya.
Lebih lanjut Aa Umbara mengatakan, Pemkab Bandung Barat akan tetap meminjam dana sebesar Rp 285 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk membantu pemerataan infrastruktur jalan khususnya di wilayah selatan.
“Harapannya akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Karena untuk memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi, infrastruktur harus menjadi skala prioritas utama,” katanya.(sep)