Anggota DPRD Karawang Berharap Dana Pokir Tidak Dipotong Lagi

Dana Pokir Anggota DPRD Karawang
Anggota DPRD Karawang, Teddy Lutfiana
0 Komentar

KARAWANG-Anggota DPRD Karawang, Teddy Lutfiana berharap jika pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan tidak dipotong lagi untuk penanganan Covid-19. Pasalnya, tahun 2020 ada refocusing anggaran. “Tahun kemarin (2020) dari Rp5 Milyara jadi Rp 3 Milyar setahun, turun karena terpangkas refocusing penanggulangan Covid-19,” ujar Teddy.

Akibatnya, lajut Teddy, Pokir untuk pembangunan masyarakat yang disampaikan pada anggota dewan juga terpangkas. “Paling banyak permasalahan dari hasil reses untuk aspirasi masyarakat adalah rutilahu,” katanya.

Meskipun, Teddy mengakui sempat ragu infrastruktur rumah tidak layak huni (Rutilahu) masuk pada pos Aspirasi Dewan. Karena di fahaminya, rulahu lewat Pokir yang masuk kepentingan politis bisa saja dibenturkan dengan kepala desa/pemerintahan desa, sehingga bisa berdampak pada berbagai kepentingan.

Baca Juga:Ajib! iPad Pro 2022 Bakal Dilengkapi Fitur Magsaffe dan Wireless ChargingSambut Tanam Padi, Pemdes Tambakdahan Gelar Ruwat Bumi

“Saya juga sempat ragu, kalau rulahu ini masuk pos Pokir aspirasi DPRD, kenapa enggak lebih baik ke fisik jalan, turap dan atau drainase hingga sarana pendidikan saja. Sebab, kadang ajuan desa dengan yang di poskan oleh aspirasi beda sasaran. Tapi kalau saya, rulahu wajib sesuai dengan kebutuhan masyarakat desanya yang diketahui Kades setempat mana saja yang sangat layak, bukan mengutamakan kepentingan lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagai mantan kades ia paham betul risiko sebagai kepala desa, apalagi sosial yang urusannya fisik. Karenanya, dalam menyerap aspirasi khusus harapan Rulahu, ia pastikan bahwa yang diajukan harus yang benar-benar layak dan hasil komunikasi dengan kades/pemerintah desa yang tahu masyarakat tersebut layak atau tidaknya. Karena itu, ia tak bisa menafikan bahwa Rulahu ini tetap di buka dari program aspirasi/pikir DPRD.

“Jangan khawatir, kalau saya pastikan, kalau mau aspirasi Rulahu, maka selain memang layak untuk dibangun, juga yang akan di turunkan harus sesuai harapan pemerintah desa yang diajukan dalam forum-forum desa seperti Musrenbang, ” katanya.(use/vry)

 

0 Komentar