KARAWANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terkesan sudah tidak memiliki wibawa lagi dimata pengusaha. Pasalnya, Satpol PP Karawang sebagai penegak peraturan (Perda) seperti ‘permainkan’ oleh pengembang perumahan Rolling Hils yang dibangun ditanah PT Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE).
Sebab, Sapol PP yang rencananya mau menghentikan kegiatan cut and fild dengan memasang spanduk dan stiker yang bertuliskan “Belum Berizin” dipaksa menunggu berjam-jam untuk menandatangani surat pernyataan tentang kesiapan pengembang perumahan elite itu untuk menyelesaikan semua perizinan.
Rencana penghentian kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP, Asep Wahyu bersama Kabid PPUD, H Endeng dan Kasi Penyidik PPUD Satpol PP, Wahyu CS langsung mendatangi Kantor Pemasaran perumahan yang dikembangkan oleh Lippo Grup itu. Kedatangan para Penegak Perda itu diterima oleh salah seorang karyawan Pengembang Perumahan Rolling Hils.
Baca Juga:Penyelewengan Bansos Terstruktur40 Karyawan Gedung Sate Positif Covid-19, Sekda Nyatakan Kantor Gubernur Ditutup
Namun karyawan itu tidak bisa menunjukan izin apapun kepata petugas. Padahal, Kabid PPUD Satpol, H Endeng sudah menjelaskan kedatangan Satpol PP untuk menjelaskan hasil rapat antara Pemkab Karawang dengan aliansi LSM menyatakan jika perumahan Rolling Hils belum memiliki izin dan harus melakukan adendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebelum melakukan kegiatan.
“Kegiatan cut and fild yang dilakukan oleh PT KJIE belum mengadendum Amdal. Jadi dinas terkait merekomendasikan agar untuk menghentikan kegiatan,” ujar Endeng saat menjelaskan hasil rapat pada salah seorang karyawan perumahan Rolling Hils.
Dijelaskan, pihaknya mendapat Surat Perintah (SP) dari Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang untuk menghentikan kegiatan. “Jadi kami minta pihak perusahaan menandatangani surat pernyataan untuk menyelesaikan perizinan selama 14 hari,” katanya.
Sementara semua karyawan yang ada dilokasi rumah contoh dan pemasaran itu tidak ada yang berani menandatangai surat pernyataan itu dan meminta Satpol PP untuk menunggu orang yang berwenang yang berkantor pusat di Jakarta selama satu setengah jam. Namun, dari pukul 2 siang sampai 5 sore orang yang berwenang untuk menandatangani itu tak kunjung datang.
Akhirnya Kasatpol PP, Asep Wahyu menyatakan jika pihaknya akan kembali lagi sampai ada orang yang bisa menandatangani surat pernyataan kesiapan menyelesaikan izin dan memasang stiker dan spanduk untuk menghentikan kegiatan. (use/ded)