KARAWANG-Bawaslu Provinsi Jawa Barat, memiliki tiga strategi dalam melakukan pengawasan distribusi logistik yang masuk dalam daftar kerawanan dalam Pilkada serentak 2020.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan, ada tiga metode pengawasan yang bisa dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu. Pertama prapengawasan, sebelum masuk pada tahapan jajaran Bawaslu dapat melakukan pemetaan kerawanan, penyusunan jadwal pengawasan, pembentukan tim pengawasan, pelaksanaan koordinasi, pemetaan data perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, penelusuran data perusahaan.
Selanjutnya, lanjut Zaki, pelaksanaan pengawasan, dalam kegiatan pengawasan ada beberapa kegiatan yang harus diperhatikan yaitu, pengawasan pengadaan, pengawasan pencetakan, pengawasan pendistribusian. “Terakhir pasca pengawasan, Bawaslu harus menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran,” ujar Zaki dalam rapat kerja teknis pengawasan pendistribusian logistik.
Baca Juga:BPN Karawang Serahkan 25.800 Sertifikat Program PTSL(E-Paper) Pasundan 10 November 2020
Dijelaskan, semakin dekat pada hari pemungutan suara. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Karawang Bawaslu akan melaksanakan kembali kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. “Upaya-upaya memberikan edukasi politik yang baik dan benar akan senantiasa Bawaslu laksanakan guna menciptakan budaya demokrasi yang baik,” katanya.
Senada, Salah seorang komisioner Bawaslu Karawang, Carles Silalahi mengatakan, Bawaslu Kabupaten menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan (Logistik), dalam rangka mempersiapkan jajaran Pengawas Pemilu.
“Pendistribusian logistik merupakan suatu kegiatan yang sangat rawan. Baik itu rawan akan pelanggaran maupun penyalahgunaan,” katanya.
Untuk itu, kata Carles, pihaknya mempersiapkan jajaran Pengawas sampai ke tingkat kecamatan guna memastikan seluruh tahapan Pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (use/ded)