KARAWANG-Wakil Bupati Karawang, Ahmad Jamakhsyari membantah keras bagi-bagi anggaran soslialisasi balik nama kendaraan karyawan. Sebelumnya hal tersebut ramai di media massa, sehingga membuat orang nomor dua Karawang itu tidak nyaman.
Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Jimmy tersebut dia menyebut, dirinya pernah dimintai keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran Rp 1,3 miliar di Disnaker. Anggaran tersebut bukan untuk forum komunikasi pemerintah daerah (Forkominda). Melainkan anggaran ‘Sosialisasi Balik Nama Kendaraan Perusahaan’ di kawasan industri Karawang, agar berubah menjadi plat nomor Karawang (Plat T).
“Pertama harus saya luruskan, ini bukan anggaran untuk Forkomindo. Ini anggaran Rp 1,3 miliar sosialisasi balik nama kendaraan di kawasan industri, agar menjadi plat nomor Karawang semua. Jadi uang ini saya tegaskan bukan uang buat Forkominda, tapi anggaran sosialisasi yang ada di Disnanker,” ujar Jimmy, di rumah dinasnya, saat melakukan konferensi pers bersama Staf Ahli Bupati Karawang, Uus Hasanudin, Kamis (28/2).
Baca Juga:Kasus Tiga Emak-emak Bukan Unsur Pidana PemiluPenyaluran BPNT Masih Banyak Masalah, 82.971 Keluarga Tercatat Miskin
Ketika ditanya terkait honor dari BPK, Jimmy menjawab dirinya tidak pernah menerima honornya. Termasuk mantan Muspida Karawang pun tak menerima honor dana sosialisasi ini. Melalui kesempatan ini, Jimmy meminta kepada awak media agar tidak salah menulis dan membenturkan pemberitaanya satu sama lain.
“Ternyata mereka (mantan Muspida) mengatakan tidak menerima honor itu, sama dengan saya. Saat saya dikonfirmasi sama BPK juga sama seperti itu. Jadi tolong jangan dibenturin, tolong ya temen-temen wartawan,” katanya.
Ia menambahkan, output dari penganggaran sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan ini memang bagus. Faktanya, banyak kendaraan perusahaan khususnya kendaraan angkutan karyawan, yang tadinya plat nomor Jakarta dan daerah lainnya, kini berubah menjadi plat nomor Karawang. Output-nya Karawang bisa menambah PAD dari pajak kendaraan.
“Output-nya banyak kendaraan di perusahaan yang balik nama. Hanya persoalannya adalah manajerial keuangannya. Kalau ini bukan urusan Forkominda, tetapi urusan pengelola uang Rp 1,3 miliar itu. Siapa pengelolanya, ya Pak Suroto dan stafnya di Disnaker,” timpal Jimmy.
Menurut Jimmy, hal wajar ketika BPK melakukan kroscek kepadanya untuk menanyakan hal tersebut. Kenapa dalam laporannya, di sana tercantum nama Forkominda dan mantan Muspida Karawang.