Jimy Galang Dana Patungan Biayai Perbaikan Rumah Warga

Jimy Galang Dana Patungan Biayai Perbaikan Rumah Warga
PEDULI: Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari memeluk Mak Een beserta keluarganya saat melihat langsung kondisi rumahnya. USEP SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

Jimmy Minta Kades Aktif Laporkan Kondisi Warga

KARAWANG-Terkendala kepemilikan tanah, rumah milik Een (56) yang kondisinya hampir roboh bakal diperbaiki secara swadaya oleh Wakil Bupati Karawang, Ahmad Jamaksyari.
Een yang merupakan warga Dusun Kompa RT 02 RW 02 Desa Cimahi, Kecamatan Klari, itu tinggal bersama suami dan ibunya. Akibat rumah berdiri di lahan milik PJT II, pemerintah daerah pun tak bisa membantu memperbaikinya melalui program rutilahu (rumah tidak layak huni).

Adanya informasi kondisi rumah Een yang hampir roboh, diterima oleh Wabup Karawang, Ahmad Jamaksyari. Setelah menerima info, wakil bupati yang akrab disapa Jimmy itu mendatangi langsung rumah Een. Di kesempatan tersebut hadir Camat Klari dan kepala desa.

Rumah tidak layak huni itu ditempati oleh mak Een dan suami serta ibunya yang sudah tidak bisa melihat. Diketahui kondisi rumah itu sangat memprihatinkan, dengan atap dan dinding yang terbuat dari bilik (bambu) dengan beberapa bagian rumah bahkan nyaris roboh.

Baca Juga:Bela Negara Melalui Tanam Ribuan Pohon MangrovePasber Galuh Mas Cocok Jadi Tempat Nongkrong

Menurut Jimny, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada aktivis, tokoh kepemudaan, Karang Taruna serta media yang telah menginformasikan kondisi gubuk Mak Een kepada dirinya.

Rencananya, Senin (hari ini), rumah Emak Een akan dibongkar, kemudian langsung dibangun. Sedangkan terkait anggaran, Jimmy beserta Camat Klari dan Kepala Desa Cimahi akan iuran (patungan) untuk pembangunan rumah Emak Een.

“Diperkirakan anggaran sekitar Rp15 juta. Kita bangun semi permanen. Kita patungan. Pak Camat Rp2,5 juta, kepala desa Rp2,5 juta, dan sisanya nanti sama saya, karena menunggu rutilahu lama bisa sampai April-Mei 2019,” ucap jimmy.

Ia meminta agar pemerintah desa dan kecamatan agar pro aktif memberikan informasi kepada pemerintah daerah.
“Beribu-ribu minta maaf atas nama pemerintah belum semua bisa diayomi, tapi pemerintah tidak diam saja,” tuturnya. (use/din)

0 Komentar