SUBANG-Pemerintah Kecamatan Pusakanagara melakukan operasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Perempatan Pusakanagara, Selasa (12/5) sore. Operasi ini menyasar pengendara yang tak menggunakan masker atau bermuatan penumpangf tak sesuai aturan.
Camat Pusakanagara Drs Muhammad Rudi mengatakan, seminggu pelaksanaan PSBB, diakuinya masih banyak warga yang masih tak menggunakan masker saat beraktivitas di luar.
“Memang ketika sore, aktivitas warga terbilang tinggi, bercampur karena ada yang cari takjil ataupun makanan, tapi yang beraktivitas tanpa menggunakan maskeru juga masih sangat banyak,” kata Camat Rudi.
Baca Juga:Enam Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Komplek Perumahan BUMN, Jadi Kluster Baru Penyebaran Covid-19ODP dan OTG di Cluster GBI Lembang Ikuti Swab Test
Selain itu, operasi PSBB juga menyasar pengendara jalan di pantura atau yang terindikasi pemudik juga diperiksa dan ditanyakan tujuan serta identitasnya. “jika sesuai aturan dan memenuhi syarat bisa berlanjut, kalau tidak harus balik lagi,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau pada warga agar tidak panik dan tetap melakukan jaga jarak atau physical distancing. “Saat ini sedang berlaku masa PSBB di Subang. Mohon untuk tetap menjaga jarak, membatasi aktivitas di luar rumah, keluar rumah jika ada keperluan dan memakai selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan di air mengalir,” imbuhnya.
Dalam kesempatan operasi tersebut, bersama aparat gabungan dari Polsek pusakanagara, Koramil Pusakanagara dan Satpol PP Pusakanagara turut membagikan masker bagi pengendara yang kedapatan tak memakai masker.
PDIP Minta Tranparansi Anggaran
Sementara itu, Fraksi PDIP menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara resmi kepada Pemda Subang dalam rapat paripurna DPRD Subang, Senin (11/5).
Menurut Sekretaris DPC PDIP Subang, Niko Rinaldo mengatakan, pandangan tersebut merupakan sikap resmi PDIP Subang, sehingga disampaikan dalam rapat paripurna berkaitan dengan pelaksanaan PSBB.
Dia mengatakan, hubungan baik PDIP dengan Pemda Subang harus memiliki dua manfaat. Manfaat pertama yakni melalui kerja konkrit PDIP Subang yang sudah dibuktikan dengan turun langsung ke masyarakat mencegah penyebaran Covid-19.
Manfaat kedua, yakni menyampaikan pandangan berkaitan dengan penanganan Covid-19, dalam hal ini pelaksanaan PSBB.
Dia menuturkan, PDIP mempertanyakan efektivitas pelaksanaan PSBB di Subang. Niko mencontohkan, di Pantura masih terlihat belum efektif. “Kami memberikan masukan, kami percaya kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang. Tetapi sebagai partai politik kita memberikan sumbang saran,” ujarnya.