83 Desa Siapkan Pilkades Serentak

83 Desa Siapkan Pilkades Serentak
KUNKER: Koordinator Pansus C Hj. Neng Supartini, S.Ag, melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, Selasa (21/01). MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

DPRD Mencontoh Kabupaten Sleman

PURWAKARTA-Tahun 2020 ini Purwakarta akan menggelar Pilkades serentak, yang rencananya akan diikuti sebanyak 83 desa. Berkaitan dengan pesta demokrasi tersebut, Pansus C DPRD Purwakarta tengah menjajaki berbagai kemungkinan agar bisa mencontoh Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang sudah menggunakan E-Votting. Demikian dikatakan Koordinator Pansus C Hj. Neng Supartini, S.Ag, Selasa (21/01), yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta.

Menurut Neng, Sleman ditunjuk pemerintah menjadi pilot project se-Indonesia untuk menyelenggarakan Pilkades, tanpa menggunakan kertas suara, yang membutuhkan waktu hanya sekitar lima menit.

“Potensi pencoblosan akan menjadi lebih mudah dan memakan waktu sekitar lima menit,” tegas Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB ini, yang dihubungi melalui selulernya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Pansus C Ceceng Abdul Qodir menjelaskan, sebelumnya Pansus C juga mengunjungi Desa Ponggok, Kecamatan Puloharjo, Kabupaten Klaten. Dipilihnya desa ini, lanjutnya, karena menjadi salah satu desa terbaik di Indonesia, yang PAD-nya mencapai Rp 5,5 miliar dan pendapatan BUMDes mencapai Rp 16 miliar per tahun.

Ditambahkan Ceceng, BUMDes Tirta Mandiri milik Desa Ponggok itu memiliki 13 bidang usaha. Mulai dari destinasi wisata, home stay, wisata air, toko modern, travel haji dan umroh, serta beberapa usaha lainnya.

“Desa ini benar-benar patut dikagumi, karena berawal dari desa miskin, menjadi desa mandiri yang tak tergantung lagi dengan bantuan Dana Desa. Tata kelola usaha sangat baik dan transparan, bahkan iuran BPJS masyarakat ditanggung oleh desa.
Lebih jauh Ceceng mengemukakan, Desa Ponggok juga memberi bantuan bea-siswa sebesar Rp. 400 ribu setiap bulan kepada warganya, yang ingin meraih jenjang S1. Sementara, kepada lansia, janda dan yatim piatu juga diberikan santunan per bulan Rp. 200 ribu.

“Bagi warga selesai kuliah dan pengangguran, dipekerjakan di Bumdes setempat dengan gaji minimal sebesar UMR Klaten. Artinya, semua keberhasilan pemerintah desa tersebut benar-benar untuk mensejahterakan masyarakatnya,” jelasnya.

Desa ini, kata Ceceng, banyak dikunjungai eksekutif maupun legislatif dari dalam dan luar negeri, serta perguruan tinggi, antara lain Perwakilan Pemerintah Malaysia, Perwakilan 20 Negara Eropa, DPR RI dan beberapa Kementerian RI, Univrsitas Melbourne Australia, beberapa DPRD Tingkat II, dan beberapa Pemda dan Pemerintah Desa se-Indonesia.

0 Komentar