KPPS Harus Cermat Mengisi Format C7
PURWAKARTA-Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Purwakarta mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta melaksanakan dan memperbanyak praktik simulasi pemungutan suara. Hal ini penting guna memastikan tidak ada kesalahan teknis saat pemungutan suara berlangsung.
“Sudah kita sampaikan ke KPU, pada saat rakor beberapa waktu lalu. Simulasi sangat penting dilakukan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Purwakarta Oyang Este Binos saat ditemui di Kantor Bawaslu Purwakarta, Senin (11/3).
Menurutnya ada beberapa alasan diperlukannya simulasi. Pertama, banyaknya petugas KPPS baru di hampir semua TPS se Purwakarta. “Hal ini tentu saja akan membuat cukup gagap mereka saat bertugas,” ujarnya.
Baca Juga:Akhmad Kosasih: Perangkat Desa Motor Penggerak KebersihanFlashmob PKS Sapa Warga Bojong
Kedua, kata Binos, mekanisme pencoblosan di Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. “Setidaknya ada 5 surat suara yang akan dicoblos pemilih dengan kotak suara yang berbeda beda. Perlu kejelian petugas mengarahkan pemilih,” kata Binos.
Ada pun ketiga kata Binos, adanya pemilih pindahan. Di mana, terhadap katagori pemilih DPTb tersebut, belum tentu surat suara yang diberikan sama jumlahnya dengan pemilih lain yang statusnya pemilih biasa atau non DPTb.
“Artinya, petugas harus bisa memahami betul konteks dapil. Misal, pemilih pindahan dari luar daerah, contohnya Subang, tentu surat suaranya akan diberikan tidak utuh,” ujar Binos.
Keempat, lanjut Binos, berkaca pada Pilkada 2018, masih ada petugas yang tidak cermat dalam mengisi format C7 atau daftar hadir. Pemilu 2019 hal itu tidak boleh terjadi lagi. “Meski tak berpengaruh terhadap angka perolehan suara, namun dapat berpotensi gaduh. Kesalahan teknis sekecil apa pun harus dihindari,” desaknya.
Kelima, kata Binos, melalui proses simulasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh tahapan pungut hitung berlangsung bisa diperoleh. Sehingga KPU bisa mendapat gambaran sekaligus mengupayakan langkah antisipasi jika dalam praktiknya nanti muncul kendala teknis.
“Jadi, kalau petugas KPPS yang jumlahnya hampir 19 ribu orang itu hanya mengandalkan bimtek, saya kira itu tidak cukup efektif. Perlu juga mereka sebagiannya dilibatkan langsung dalam kegiatan simulasi. Dan simulasi tak cukup sekali,” ucap Binos.(add/dan)