Kendaraan Industri Tidak Sumbang PAD, Bapenda Jabar Apresiasi Gempungan

Kendaraan Industri Tidak Sumbang PAD, Bapenda Jabar Apresiasi Gempungan
MOU: Bupati Purwakarta menandatangani perjanjian dengan Bapenda Jawa Barat, perihal pajak kendaraan bermotor. MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

PURWAKARTA-Pemerintah Kabupaten Purwakarta menjalin kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, untuk program intensifikasi pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pendayagunaan masyarakat desa di Purwakarta.

Menurut Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

“Supaya nantinya, masyarakat semakin rajin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya,” ujar Anne di Bale Nagri, Sekretariat Daerah Kabupatren Purwakarta Jumat (13/3).

Baca Juga:Revitalisasi PLTA Kuno Baiknya Dikelola SwastaSINERGI KEGIATAN ORMAWA dan AKADEMIK DI KAMPUS

Sebelum adanya nota kesepahaman ini, Bupati Anne menerangkan, salah satu upayanya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pemkab sudah menjalankan program ini melalui ‘Gempungan’.

“Salah satu upaya kami, karena jumlah penduduk di Purwakarta kurang dari 1 juta jiwa. Melalui Program Gempungan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal membayar pajakan kendaraan bermotor sudah dilakukan. Selain itu, di Gempungan, ada lebih dari 18 pelayanan lainnya, termasuk didalamnya pembayaran pajak,” terang Anne.

Ia mengatakan, meski memiliki 7 zona industri di wilayahnya, ia menyayangkan, dengan jumlah kendaraan operasional perusahaan yang melebihi angkutan umum di Purwakarta, kebanyakan kendaraan tersebut tidak membayar pajak untuk Purwakarta.

“Dari 17 kecamatam di Purwakarta, kita memiliki 7 kecamatan yang merupakan zona industri. Sebagian perusahaan disini memiliki mobil operasional. Sebagian besar kendaraan bukan menggunakan Plat nomor Purwakarta, kebanyakan dari kendaraan itu menggunakan plat nomor di luar Purwakarta bahkan dari Provinsi lain, dan itu bermasalah untuk kami. Yang artinya, pajak kendaraan mereka tidak masuk ke PAD kami,” ucap Anne.

Mendorong kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak

Kepala Bapenda Provinsi Hening Widiatmoko mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih langkah yang dilakukan oleh Pemkab Purwakarta dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak.

“Terima kasih ibu Bupati Purwakarta karena Purwakarta merupakan kabupaten ke 16 yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor,” ujar Hening.

0 Komentar