KPPN Serahkan DIPA 2019 kepada 59 Satuan Kerja, Total Anggaran Mencapai Rp 3,5 Triliun

KPPN Serahkan DIPA 2019 kepada 59 Satuan Kerja, Total Anggaran Mencapai Rp 3,5 Triliun
SERAHKAN: Penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan oleh Kepala KPPN Purwakarta Rini Djarwati kepada perwakilan Satker yang berkantor di Kabupaten Purwakarta dan Subang, kemarin (26/12). ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

PURWAKARTA-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 kepada 59 Satuan Kerja (Satker) di wilayah Purwakarta dan Subang.

Total anggaran DIPA yang diserahkan mencapai Rp 3.575.900.000.808. Dengan rincian Dana Transfer ke Daerah Rp 1.278.720.887.000, dan Dana Desa Rp 167.398.755.000, untuk Kabupaten Purwakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Subang Dana Transfer ke Daerah Rp 1.989.878.753.000 dan Dana Desa Rp 208.795.750.000.

Penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan oleh Kepala KPPN Purwakarta Rini Djarwati kepada perwakilan Satker yang berkantor di Kabupaten Purwakarta dan Subang.

Baca Juga:Berkedok Jualan Es, Dua Ibu Rumah Tangga Jual MirasIik Selamat dari Gulungan Ombak Tsunami di Banten

“Alhamdulillah, Rancangan Undang Undang Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan menjadi Undang Undang No. 12 Tahun 2018 Tentang APBN Tahun Anggaran 2019, pada 23 November 2018 lalu,” kata Rini, Rabu (26/12).

APBN 2019 ini, sambungnya, merupakan penjabaran tahun terakhir rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, yang mempunyai peran strategis sebagai instrumen pemerintah.

“Yakni untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia yang berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Rini menyebutkan, dalam APBN Tahun 2019, tema kebijakan fiskal adalah APBN untuk “Mendorong Investasi dan Daya Saing Pembantuan SDM”. Sesuai tema itu, kata Rini pemerintah bakal menjalankan beberapa kebijakan.

“Di antaranya mobilisasi pendapatan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, belanja negara yang produktif, dan efisiensi serta inovasi untuk memperkuat ketahanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Rini.

Rini mengatakan, sampai dengan akhir November 2018, pelaksanaan APBN 2018 berjalan sangat baik dan seimbang. “Pendapatan negara tumbuh 18,2 persen, yang jauh lebih tinggi dari pendapatan dari tahun sebelumnya yang hanya 6,5 persen,” ujarnya.

Di sisi belanja negara, kata Rini, juga menunjukkan peningkatan volume realisasi yang mencapai 11 persen dibandingkan peningkatan realisasi belanja negara di tahun 2017 yang hanya 6,9 persen.

Baca Juga:Belasan Warga jadi Korban Bencana Tsunami, Satu Meninggal Dunia, Saat Berlibur di BantenLima Proyek Lambat, Sekda Salahkan Kepala OPD

“Dengan pencapaian tersebut, defisit realisasi APBN 2018 hingga akhir November 2018 mencapai 1,95 persen dari PDB. Sehingga diperkirakan hingga akhir 2018 dapat mencapai sekitar 1,86 persen dari PDB. Kinerja pelaksanaan defisit APBN 2018 juga lebih baik dari yang direncanakan pada APBN 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB,” katanya.

Pencapaian fiskal yang baik tersebut, kata Rini, sejalan dengan pencapaian output pembangunan 2018. Bahkan dapat terlampaui dengan suksesnya penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames, sidang tahunan IMF, serta penanganan bencana yang terjadi pada 2018.

0 Komentar