SUBANG-Anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai berjalan normal. Tercatat, besaran anggaran hasil dari recofusing untuk penanganan Covid-19 terkumpul sebesar Rp175 miliar.
Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang, MH. Khairil Syahdu mengatakan anggaran itu diperuntukan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS), pengamanan dan lainnya. JPS dianggarakan Rp20 miliar/bulan yang dialokasikan selama 3 bulan. “Jaring pengaman sosialitu berbentuk bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Dia menjelaskan kegiatan seperti belanja makan minum, rapat-rapat, perjalanan dinas, seminar, sosialiasi dilakukan pemangkasan anggaran sebesar 50 persen.”Mengacu pada PMK no 35, bahwasanya untuk belanja barang jasa, modal, dan lainnya di kurangi 50 persen anggarannya dari anggaran normal,” jelasnya.
Baca Juga:Bulan Ini, Target 3.500 Ha Sawah Telah Tanam di Lahan Pertanian Kecamatan PatokbeusiPeserta CPNS Diminta Pantau Informasi Jadwal Tes
Selain itu, lanjut dia, sesuai anjuran pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur pun ditunda. Jika terpaksa harus ada pembangunan infrastruktur, wajib dikonsultasikan kepada pihak ke-3. “Karena anggaran untuk konstruksi bisa dibayarakan pada tahun 2021.
Sehingga wajib konsultasikan dahulu kepada pihak ke 3, itu pun jika pengusaha bersikeras ingin melakukan melanjutkan pembangunan proyek konstruksi di tahun ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan biasanya penapatan asli daerah (PAD) Kabupaetn Subang per tahun hingga Rp544 miliar. Namun selama pandemi Covid-19 ini, PAD turun menjadi Rp452 miliar. “Artinya untuk tahun ini kita hnya mendapatkan PAD sebesar Rp 92 miliar saja,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta aparatur sipil negara (ASN) di setiap OPD, untuk berhemat. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 akan berlangsung hingga tahun depan. (ygo/sep)