SUBANG-Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Subang menyoroti lambatnya perkembangan laju pemerintahan. PAN menilai, Pemerintahan Kabupaten Subang tidak terlihat signifikan perkembangan dan laju pemerintahannya. Meski masuk dalam partai koalisi pengusung Jimat-Akur, PAN menilai kepemimpinan tersebut tidak berbeda dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati sebelumnya.
Ketua DPD PAN Subang Asep Rochman Dimyati mengatakan, saat ini Pemerintahan Kabupaten Subang di bawah kepemimpinan Jimat – Akur masih belum ada greget. Pemerintahan belum bisa mengakomodir kepentingan masyarakat seluruhnya. Dirinya berharap, agar pemerintahan bisa berkembang dan melaju dengan cepat. “Kami melihat, belum ada gregetnya,” ujarnya.
Sekertaris DPD PAN Subang Bobby Chaerul Anwar menambahkan, Pemerintahan Kabupaten Subang saat ini tidak ada perkembangan sama sekali dan sangat lambat. Kepemimpinan Jimat-Akur dalam memimpin pemerintahan sama seperti pemimpin Kabupaten Subang yang sudah pernah menjabat. Hal ini sangat disayangkan sekali, karena masyarakat menginginkan ada perubahan. “Kalau seperti ini, apa bedanya dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati sebelumnya? sama saja,” tegasnya.
Baca Juga:Pemkab dan BBWS Harus Antisipasi Pergeseran TanahFKGN Usulkan Kenaikan Honor dan Pengadaan Alquran
Dijelaskan Bobby, jika kepemmimpinan pemerintahan masih lambat maka akan mengecewakan masyarakat Kabupaten Subang. Seperti contohnya, infrasrtruktur jalan dan lainnya. Sirinya mengumpamakan, jika penyerapan anggaran belanja langsung untuk infrastruktur di PUPR dikerjakan di triwulan terakhir, berarti sama saja dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang lama. “Ini adalah program dan produk bupati yang lama. Seharusnya bupati yang baru harus bisa mengeksekusi anggarannya di pertengahan bulan, kenapa harus menunggu akhir tahun?” katanya.
Pihaknya tidak bisa membayangkan ketika anggaran menumpuk di akhir tahun, untuk membayar belanja langsung. Hal tersebut mengakibatkan bendahara BKAD harus lembur di malam tahun baru, yang hanya harus mengeluarkan SP2D. “Kita ingin Bupati dan Wakil Bupati Jimat-Akur memanggil SKPD yang lambat menyerap anggaran dan diberikan sanksi. Ada sisi pengawasan yang kurang dari kepala daerah, sehingga tahun demi tahun kondisi pemerintahan sama saja. Jika tahun 2020 tetap sama juga pemberlakukannya, maka akan tetap dan sama saja. Kami ingin ada evaluasi, agar kabupaten Subang menjadi lebih baik,” katanya.