SUBANG– Budi Sediadi Pertanyakan keseriusan Bupati H Ruhimat dalam mengakomodir hak dan kewajiban guru honorer di Subang.
Menurutnya, pendidikan merupakan element penting untuk membangun Subang saat ini, maka guru sebagai ujung tombak khususnya pada jenjang pendidikan dasar yang merupakan kewenangan Pemkab harus menjadi perhatian utama.
“Kita melihat hari ini guru PNS sudah banyak berkurang, diisi dengan guru yang konon honorer, walaupun itu tidak jelas juga. Mestinya mereka diperjelas kedudukannya, sehingga hak dan kewajibannya menjadi jelas. kemudian hasilnya nanti akan menjadi terukur, hingga sekarang saya belum melihat ada upaya seurius dari bupati sebagai pucuk pimpinan di Kabupaten Subang ke arah sana,” jelas akademisi sekaligus birokrat senior dengan jabatan terakhir Kabid Pemprov Jabar tersebut.
Baca Juga:Politeknik Negeri Subang Gelar PPKKAlat Kelengkapan Dewan Belum Juga Dibentuk, Kinerja DPRD Terhambat
Kemudian jika persoalan itu sudah ada kejelasannya, baru menurutnya kita bisa beranjak ke perbaikan berikutnya, misalnya sarana prasarana. Untuk hal-hal di luar itu, seperti kurikulum dan sebagainya, menurut Budi itu sudah ada yang ngatur. Saat ini guru honorer di tingkat sekolah dasar yang malah lebih banyak kerjaannya ketimbang guru PNS, padahal pendapatannya secara materi lebih kecil. Budi menjawab bahwa itu adalah dampak dari ketidakjelasan yang dia maksudkan tersebut.
“Itu terjadi karena mereka (guru honorer) merasa keberadaannya itu seolah-olah ditentukan oleh para seniornya di situ, maka dari itu perlu ada aturan dari Bupati agar para guru honorer bisa setara, hanya status kepegawaiannya saja yang berbeda,” tambahnya.
Dia berharap, kedepan pemerintah Kabupaten Subang di bawah pimpinan Jimat-Akur bisa lebih subtansif dalam melihat persoalan-persoalan di Subang, seperti misalnya persoalan pendidikan, dengan guru honorer sekolah dasar negeri yang masih belum memiliki kejelasan. (idr/ded)