SUBANG– Setelah bertemu dengan dua instansi penegak hukum di Subang, DPC PDI Perjuangan kembali memberikan nuansa politik baru. PDI Perjuangan melakukan audiensi bersama Bupati Subang H. Ruhimat yang didampingi Wakil Bupati Subang Agus Maskur Rosyadi serta Asda I Bambang Suhendar.
Ketua DPC PDI Perjuangan Maman Yudia menuturkan, pertemuan tersebut sekaligus memberikan penegasan sikap politik PDI Perjuangan Subang secara langsung, yakni proporsional dan konstruktif pada Bupati Subang. “Sebagai kawan yang baik itu, bukan memuji atau bukan membiarkan ketika melihat kawanya melakukan hal-hal yang tidak benar. Analogi itu yang hari ini terjadi dalam hubungan PDI Perjuangan dengan Pemda Kabupaten Subang,” kata Maman Yudia pada Pasundan Ekspres
Menurutnya, sikap politik tersebut merupakan upaya menunjukan bukti kawan sejati, yang ingin memberikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. “Ini wujud perkawanan sejati yang ingin melihat kawan berlaku benar dalam mengambil kebijakan,” tambah Maman.
PDI Perjuangan menyadari bahwa partai adalah wadah untuk menampung dan mengelola aspirasi. Ada yang bisa dilakukan melalui DPRD yang akan 10 Anggota DPRD yang ada.
“Ada aspirasi yang belum sempat tersampaikan DPC Partai pun akan melakukan upaya-upaya melalui upaya-upaya seperti ini atau audiensi,” jelasnya.
Baca Juga:31 Anggota DPRD Gadaikan SKGubernur Diminta Turun Tangan, Selesaikan Kasus Pencemaran Sungai Burugbug
Sementara itu, Sekjen DPC PDI Perjuangan Niko Rinaldo menyebut, dalam pertemuan pengurus DPC PDI Perjuangan Subang bersama Bupati dan Wakil Bupati Subang menyampaikan 12 poin aspirasi. Namun kata Niko, ada empat poin utama yang menjadi perhatian.
“Pertama soal mendorong inisatif perda ketenaga kerjaan serta kedua soal perhatian pada insentif guru honorer yang perlu ditingkatkan ,” ucap Niko.
Menurut Niko, aspirasi tersebut datang dari para buruh yang beberapa waktu lalu datang ke Kantor DPC dan menyampaikan aspirasinya serta jaring aspirasi oleh DPC PDI Perjuangan yang mendengar banyak aspirasi dari guru honorer.
Selain itu, hal yang juga menjadi perhatian adalah soal pelayanan dasar kesehatan serta kekeringan di Pantura yang berakibat pada penurunan produktivitas pertanian. “Tenaga kesehatan agar lebih ramah. Jangan ada diskiriminasi pada pasien baik yang pakai BPJS, KIS dan kurang sigapnya penanganan. Jadi hal-hal itu harus ada pembenahan,” ungkap Niko.