PKS-Demokrat Lepas Kursi Pimpinan DPRD

PKS-Demokrat Lepas Kursi Pimpinan DPRD
0 Komentar

Narca Pimpin Penetapan AKD dan Tatib

SUBANG-Empat partai politik berhasil menempatkan kadernya menjadi pimpinan DPRD Subang. Yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan PKB. Sedangkan PKS dan Partai Demokrat harus tergeser.
Posisi Ketua DPRD dipastikan dipimpin lagi oleh PDIP karena berhasil meraih 10 kursi. DPP PDIP sudah menugaskan Narca Sukanda secara resmi untuk menjadi Ketua DPRD.

Jika tidak ada perubahan, Narca akan didampingi Wakil Ketua I Elita Budiarti (Golkar), Wakil Ketua II Aceng Kudus (Gerindra) dan Wakil Ketua III Lina Marliana (PKB). Masing-masing, Golkar mendapat 9 kursi sedangkan Gerindra dan PKB 6 kursi.
PKS yang dua periode sebelumnya berada di posisi pimpinan DPRD tergeser karena kehilangan dua kursi. Dari sebelumnya 7 kursi, kini tersisa satu kursi. Sedangkan Partai Demokrat sekaligus kehilangan 3 kursi. Dari sebelumnya 5 kursi, tersisa dua kursi.

Dalam kurun waktu sekitar 45 hari, pimpinan DPRD sementara akan memimpin untuk menetapkan dua agenda utama yaitu penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dan tata tertib (tatib) DPRD.

Baca Juga:Warga Tolak Lukman Menjabat Pjs Kades BobosGunadi Bubarkan Persika

“Setelah itu baru kemudian pimpinan dewan ditetapkan secara definitif. Walau kemungkinan berubahnya kecil. Tapi itu tergantung partainya. Kita masih menunggu rekomendasi masing-masing partai untuk AKD,” ujar Narca, Senin (9/9).

Dikatakan Narca, dirinya akan berusaha menata kelembagaan atau alat kelengkapan DPRD lebih baik. Fraksi DPRD dipastikan masih berjumlah 7 fraksi, hanya ada perubahan komposisi partai. Sejumlah partai mendapat fraksi penuh seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem. Sedangkan fraksi gabungan yang tersisa di antaranya PKS, PAN, PPP dan Demokrat.

“Kemungkinan PPP dengan PAN. Sisanya PKS dengan Demokrat, tapi bisa jadi masih ada perubahan tergantung kesepakatan. Mekanisme di partai masing-masing,” paparnya.
Hal yang berbeda, Narca ingin ada staf ahli untuk jabatan ketua DPRD dan masing-masing komisi. “Sebelumnya yang ada hanya di fraksi saja. Komisi juga perlu,” pungkasnya.(man)

0 Komentar