Kepala UTD PMI Harus Bisa Minimalisir
SUBANG-Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Subang menggelar musyawarah kerja (Musker) di Gedung Dekopinda Subang, Jum’at (27/12). Pada musker itu sekaligus dilakukan pelantikan kepada dr. Ahmad Nasuhi sebagai Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI yang dihadiri oleh seluruh Pengurus PMI.
Ketua PMI Subang, Komir Bastaman mengatakan Musker ini digelar dalam rangka mengevaluasi rencana kegiatan dan program PMI Subang kedepan. Selain itu, musker juga untuk lebih memberikan motivasi, mendorong dan meyakinkan masyarakat Subang agar terus berdonor darah, sehingga bisa membantu sesama manusia. “Harus dipahami donor darah itu sehat. Kita semua harus meyakinkan masyarakat jika donor itu juga bentuk kepedulian terhadap sesama,” kata Komir.
Ia menginginkan Kepala UTD PMI Subang terpilih agar bisa meminimalsir tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan dari RSUD Kelas B Subang. Dimana PMI terkena imbas dari tunggakan pengklaiman pembayaran tersebut, yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap biaya operasional dan pemeliharan peralatan UTD PMI Subang. “Saya berharap Kepala UTD PMI yang baru dilantik ini, bisa meminimlasir tunggakan pembayaran BPJS kesehatan. Pasalanya, tunggakan kepada PMI yang harus di selesaikan mencapai Rp 1 miliar,” ungkapnya.
Baca Juga:Tahun Baruan, Tak Ada Tembusan Kegiatan dari Hotel dan CafePekat IB Bantu Warga Pulangkan Warga Terlantar
Direktur RSUD kelas B Subang drg. Agus Sopyan mengatakan permasalahan tunggakan yang belum dibayar klaimnya oleh BPJS Kesehatan kepada RSUD Kelas B Subang, tentu sangat berpengaruh. Meski RSUD Kelas B Subang telah mendapat pinjaman dana dari BJB dengan BPJS Kesehatan sebagai penjaminnya, namun hal tersebut belum menutup semua kebutuhan di RSUD secara keseluruhan. “Pembayaran biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) ke PMI Subang juga menjadi tersendat, karena belum dibayarkannya tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Kelas B Subang. Dampak salah satunya RSUD belum bisa membayar tunggakannya ke PMI Subang,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Subang, Heri Zakariya mengaku masih menunggu pembayaran dari pemerintah pusat. Disisi lain pihaknya memberikan solusi supplay chain finance (SCF) yang bisa digunakan RSUD untuk mendapatkan pinjaman dari BJB untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara pihak BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin. “Sampai saat ini, kami sedang menunggu pembayaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.(ygo/sep)