Ditulis Oleh : M. Epih Sumaryadi, S.Pd.,M.Pd.
Kepala SMPN 4 Kalijati Subang
Terungkapnya kasus – kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara pemerintah di tingkat daerah seakan menjadi batu sandungan bagi bangsa yang besar ini untuk bangkit dari keterpurukan serta mengejar ketertinggalan dari bangsa – bangsa lainnya. Mandat yang diberikan oleh rakyat nyatanya tidak dilaksanakan sebaik – baiknya oleh para kepala daerah yang dipilih secara demokratis itu. Mencari keuntungan yang sebesar – besarnya nampaknya masih menjadi tujuan dari para politikus untuk meraih kekuasaan dengan berbagai cara .
Bagi penulis sendiri, peristiwa yang sangat memilukan tersebut menunjukkan bahwa hadirnya birokrat berintegritas dan memiliki visi untuk memajukan daerahnya baru sebatas angan yang entah kapan dapat menjadi kenyataan. Suksesi di tingkat daerah yang digelar setiap lima tahun sekali tersebut nyatanya belum mampu menghadirkan wajah – wajah pemimpin yang benar – benar memiliki itikad baik untuk menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.
Alih – alih memberikan teladan kepada rakyat yang telah memilihnya serta menjadi pengayom bagi mereka yang membutuhkan, para kepala daerah yang diberikan mandat oleh rakyat tersebut justru berkhianat dan menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.
Baca Juga:Nelayan Patimban Butuh Perahu BesarCamat Minta Pjs Sukseskan Pilkades Serentak
Tertangkapnya tiga orang kepala daerah kabupaten Subang secara berturut – turut seakan mengkonfirmasi asumsi sebagian kalangan bahwa rakyat Subang harus “berpuasa” lebih lama untuk mendapatkan pemimpin jujur dan amanah dibandingkan dengan daerah – daerah lainnya di Jawa Barat.
Minimnya birokrat jujur dan bersih di jajaran pemerintahan daerah sebagaimana dijabarkan oleh penulis pada paragrap sebelumnya pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik di berbagai bidang, tak terkecuali bidang pendidikan. Prestasi akademik siswa di berbagai jenjang di kabupaten Subang yang kurang menggembirakan menjadi indikator utama bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah yang dikenal dengan ikon buah nanasnya ini belum mampu bersaing dengan daerah – daerah lainnya.
Adapun keterbatasan sarana penunjang untuk keperluan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sebagaimana yang diamanatkan. Kenyataan menunjukkan, ratusan ruang kelas pada jenjang SD hingga SMA dalam keadaan rusak. Kondisi tersebut tentunya menjadi sebuah ironi ditengah mewahnya fasilitas yang diterima oleh para pejabat Pemkab di berbagai level. Pemberian fasilitas serta tunjangan yang diberikan kepada para pelayan masyarakat (public service) tersebut nyatanya tidak berbanding lurus dengan output yang dihasilkan.