Oleh: Khatimah
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK
Dalam beberapa hari terakhir lonjakan kasus pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia semakin tinggi. Pelaksana Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan Budi Hidayat, menjelaskan melonjaknya Covid-19 karena data yang dilaporkan ganda, serta terjadi penumpukan pada kasus Covid-19. Per tanggal 9 Desember 2020 saja dikabarkan 5.292 kasus positif sehingga terhitung 593.000. Belum lagi jumlah pasien yang meninggal bertambah 133, sehingga menjadi 18.171 orang. (MuslimahMediaCenter, 10/12/2020).
Menyikapi lonjakan data Covid-19 yang semakin tinggi, Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pada Senin, 30/11/2020 nampak kesal. Hal itu terlihat dari raut wajahnya yang masam, sesekali dahinya mengernyit usai melihat laporan kasus Covid-19 yang melonjak tajam di Indonesia. Di sebelah kirinya dengan jarak dua meter, hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mendampingi sebelah kanannya hadir Mensesneg Pratikno. Di depannya, ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dalam rapat itu Jokowi mengungkapkan dan menyinggung data aktif meningkat menjadi 13,41 persen, dibandingkan minggu lalu yang masih 12,78. (Liputan.6,com, Senin 30/11/2020).
Carut marut dalam lonjakan Covid-19 yang diakibatkan penumpukan data telah membingungkan publik. Sebab, data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan berbeda dengan data yang disajikan pemerintah daerah. Misalnya, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurut Budi Hidayat Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) data yang dilaporkan dinas kesehatan daerah ganda. Selain itu terjadi penumpukan data Covid-19. “Double input (data kasus Covid-19),” katanya, sebagaimana dilansir dari merdeka.com, (4/12/2020).
Baca Juga:Program Pusat Belajar Guru Percepat Pemerataan Guru(E-Paper) Pasundan 21 Desember 2020
Sungguh bukan hal yang aneh, jika terjadi carut marut dalam penanganan Covid-19. Sebab, dari awal muncul pandemi ini pemerintah seolah-olah meremehkan penyebaran virus Covid-19. Mereka tidak segera mengambil kebijakan untuk memutus penyebaran Covid-19. Bahkan ada sebagian pejabat negara menjadikan guyonan ataupun sesumbar dengan virus yang cukup meresahkan masyarakat Indonesia.
Sedari awal munculnya wabah ini seharusnya pemerintah sigap mengambil kebijakan yang akurat, agar wabah ini tidak terus berkelanjutan dan membuat korban tidak semakin bertambah. Dengan melakukan langkah tracing (memisahkan yang sakit dengan yang sehat), negara tidak akan lagi mengalami kebingungan soal salah data. Langkah tracing sendiri cukup ampuh untuk menanggulangi salah input data mengenai Covid-19 dan negara akan memiliki data yang akurat untuk membuat perencanaan dan tindakan yang tepat.