Membenahi Tata Kelola Buruh Migran Indonesia

Oleh: Asep Hadian

*) Anggota DPRD Kabupaten Subang

Meninggalnya salah seorang warga Subang yang bekerja sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia beberapa waktu lalu sudah selayaknya menjadi perhatian kita bersama. Korban yang diketahui telah bekerja selama belasan tahun bekerja di negeri Jiran tersebut diduga mengalami gangguan kesehatan fisik yang cukup parah sehingga tidak mampu lagi bertahan. Hal tersebut tentunya menjadi tamparan keras bagi dinas maupun kementerian terkait mengingat ini bukan kali pertama Subang kehilangan warga yang menjadi pahlawan devisa bagi negara maupun pahlawan bagi keluarganya itu. Berdasarkan data dari Disnaker Subang, sepanjang tahun 2017 saja tercatat 12 tenaga kerja asal Subang yang meninggal di tempat mereka bekerja dimana 10 orangnya dinyatakan sebagai tenaga kerja ilegal. Ironisnya, tak jarang para pahlawan devisa negara itu kehilangan hak – haknya untuk diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkannya.

Secara ekonomi, nilai remitensi atau transfer dana dari para pahlawan devisa negara tersebut sangatlah besar setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2017 saja tercatat sekitar US$ 8,79 miliar atau setara Rp 119 triliun dikirim oleh mereka yang tengah mencari penghidupan di negeri orang tersebut. Jumlah itu naik sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus naik seiring semakin tingginya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola potensi yang sangat besar itu.

Sayangnya, besarnya jasa yang diberikan oleh para pahlawan devisa itu belum diimbangi dengan perlindungan secara maksimal oleh pemerintah. Banyaknya buruh migran yang terpaksa kehilangan nyawa di tempat mereka bekerja menunjukkan lemahnya perlindungan dan pembelaan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya di luar negeri. Beragam persoalan dihadapi oleh warga kita di luar negeri. Mulai dari gangguan kesehatan akibat kelelahan, tindakan kekerasan fisik dan seksual oleh para majikan, sampai dengan persoalan hukum dengan aparat setempat tak jarang harus mereka hadapi seorang diri. Besarnya pengorbanan yang mereka berikan kepada bangsa ini nyatanya “belum” mampu menggugah para pengambil kebijakan di negeri ini untuk senantiasa memberikan yang terbaik agar kejadian – kejadian memilukan tersebut tidak terulang kembali.

Pada hakikatnya, banyaknya WNI yang memilih untuk mencari peruntungan di negeri orang disebabkan oleh dua hal, yaitu rendahnya upah di negeri ini serta terbatasnya lapangan kerja yang ada. Ironisnya, dalam banyak kasus yang berangkat untuk bekerja ke luar negeri justru kaum perempuan. Hal ini tentunya akan mendatangkan konsekuensi tersendiri di kemudian hari, khususnya bagi mereka yang telah berumah tangga. Ketiadaan sosok ibu di dalam keluarga mengakibatkan terganggunya proses pendidikan anak. Anak – anak yang ditinggalkan biasanya dititipkan kepada nenek atau saudara – saudaranya. Begitu pula dengan para suami yang ditinggalkan. Berbagai macam persoalan bermunculan seiring ketidakhadiran sosok seorang seorang istri di dalam rumah. Perselingkuhan dan perceraian sering kali terjadi dalam rumah tangga semacam ini.

Di sisi lain buruknya sistem perekrutan para buruh migran tersebut seakan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Banyaknya WNI yang meninggal di tempat kerja sejatinya tidak terjadi secara tiba – tiba, melainkan berawal dari proses rekrutmen yang tidak baik. Pemalsuan dokumen calon tenaga kerja yang melibatkan para calo, oknum petugas pembuat dokumen, oknum petugas imigrasi, sampai dengan para PJTKI nakal pada akhirnya merugikan kepentingan dari para tenaga kerja itu sendiri. Dalam banyak kasus, para buruh migran kita tidak dapat mendapatkan hak – haknya atau kesulitan saat berhadapan dengan hukum akibat ketidakjelasan status dan identitas yang mereka pegang selama berada di negara tujuan. Tidak mendapatkan gaji yang semestinya serta harus berhadapan dengan hukuman gantung merupakan dua hal yang sering dihadapi oleh para pahlawan devisa kita.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, memperbaiki sistem rekrutmen calon tenaga kerja. Legalitas calon tenaga kerja menjadi hal paling utama yang harus diperhatikan sebelum mereka diizinkan meninggalkan tanah air. Dalam hal ini integritas aparat di tingkat pusat sampai ke tingkat desa menjadi sebuah keniscayaan. Di samping itu, memastikan bahwa mereka yang berangkat ke luar negeri tersebut adalah orang – orang yang memiliki keterampilan khusus di sektor formal maupun non formal dan didukung dengan penguasaan bahasa asing yang memadai. Dalam konteks ini peran Balai Latihan Kerja atau BLK sangatlah diharapkan.

Kedua, memberikan perlindungan hukum secara maksimal selama para tenaga kerja tersebut berada di luar negeri. Edukasi secara memadai perlu diberikan secara maksimal kepada mereka yang telah bekerja di luar negeri. Memberikan pemahaman secara utuh terkait budaya serta norma – norma hukum negara dimana mereka bekerja perlu terus dilakukan oleh perwakilan pemerintah di masing – masing negara. Hal ini perlu dilakukan agar para tenaga kerja mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para majikan mereka sekaligus memahami hak – hak dan kewajiban mereka selama berada di negeri orang. Dengan begitu, konflil yang terjadi antara pihak pekerja dan majikan pun dapat diminimalisir sedini mungkin. Di samping itu pemberian advokasi atau pendampingan secara maksimal kepada mereka yang tengah berurusan dengan hukum pun perlu terus dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, membuka lapangan pekerjaan yang seluas – luasnya dan disertai dengan pendapatan yang memadai. Kebijakan seperti ini sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di sektor non formal. Para pekerja tentunya akan merasa lebih aman apabila bekerja di negeri sendiri. Mereka bisa berkumpul dengan anggota keluarga tanpa harus terhalang oleh jauhnya jarak. Pun demikian dengan memadainya tingkat pendapatan yang akan berdampak pada membaiknya kehidupan rumah tangga. Para ibu tidak perlu bekerja keras apabila sang ayah memperoleh pendapatan secara maksimal dari keringat yang mereka kucurkan.

Selain itu mendukung lahirnya para wirausahawan baru perlu terus dilakukan guna memperluas lapangan pekerjaan yang ada. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan pembinaan terutama kepada para generasi muda sesuai dengan bakat, minat serta potensi yang mereka miliki.(*)