Membenahi Tata Kelola Buruh Migran Indonesia

Membenahi Tata Kelola Buruh Migran Indonesia
0 Komentar

Oleh: Asep Hadian

*) Anggota DPRD Kabupaten Subang

Meninggalnya salah seorang warga Subang yang bekerja sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI) di Malaysia beberapa waktu lalu sudah selayaknya menjadi perhatian kita bersama. Korban yang diketahui telah bekerja selama belasan tahun bekerja di negeri Jiran tersebut diduga mengalami gangguan kesehatan fisik yang cukup parah sehingga tidak mampu lagi bertahan. Hal tersebut tentunya menjadi tamparan keras bagi dinas maupun kementerian terkait mengingat ini bukan kali pertama Subang kehilangan warga yang menjadi pahlawan devisa bagi negara maupun pahlawan bagi keluarganya itu. Berdasarkan data dari Disnaker Subang, sepanjang tahun 2017 saja tercatat 12 tenaga kerja asal Subang yang meninggal di tempat mereka bekerja dimana 10 orangnya dinyatakan sebagai tenaga kerja ilegal. Ironisnya, tak jarang para pahlawan devisa negara itu kehilangan hak – haknya untuk diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkannya.

Secara ekonomi, nilai remitensi atau transfer dana dari para pahlawan devisa negara tersebut sangatlah besar setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2017 saja tercatat sekitar US$ 8,79 miliar atau setara Rp 119 triliun dikirim oleh mereka yang tengah mencari penghidupan di negeri orang tersebut. Jumlah itu naik sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus naik seiring semakin tingginya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola potensi yang sangat besar itu.

Sayangnya, besarnya jasa yang diberikan oleh para pahlawan devisa itu belum diimbangi dengan perlindungan secara maksimal oleh pemerintah. Banyaknya buruh migran yang terpaksa kehilangan nyawa di tempat mereka bekerja menunjukkan lemahnya perlindungan dan pembelaan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya di luar negeri. Beragam persoalan dihadapi oleh warga kita di luar negeri. Mulai dari gangguan kesehatan akibat kelelahan, tindakan kekerasan fisik dan seksual oleh para majikan, sampai dengan persoalan hukum dengan aparat setempat tak jarang harus mereka hadapi seorang diri. Besarnya pengorbanan yang mereka berikan kepada bangsa ini nyatanya “belum” mampu menggugah para pengambil kebijakan di negeri ini untuk senantiasa memberikan yang terbaik agar kejadian – kejadian memilukan tersebut tidak terulang kembali.

0 Komentar