Negara Abai, Kebutuhan Rakyat Tergadai

Oleh: Irah Wati Murni, S.Pd

(Pemerhati Kebijakan Umum)

Dampak dari Covid-19 nampaknya membuat sejumlah infrastruktur beberapa daerah tersendat. Salah satunya soal kepastian Revitalisasi Pasar Pusakajaya Subang yang direncanakan akan dilaksanakan usai lebaran ini menjadi tertunda. Hal ini imbas dari ditahannya anggaran yang difokuskan pada penanganan Covid-19.

Dilansir Pasundan Ekspres, Camat Pusakajaya Drs Vino Subriadi mengatakan, hingga saat ini, informasi kelanjutan soal rencana revitalisasi Pasar Pusakajaya belum ada. Ia juga tak mengetahui lebih lanjut mengenai kepastian Revitalisasi Pasar Pusakajaya. “Sampai saat ini belum ada informasi, sebab dimana pun sekarang masih terfokus ke Penanganan Covid-19,” kata Camat Pusakajaya (2/6).

Tak hanya itu, beberapa fasilitas umum seperti perbaikan jalan utama di Subang pun jua ikut terkena dampaknya. Bahkan saking tak ada perbaikan dari Pemkab Subang, warga Kelurahan Wanareja gotong royong memperbaiki jalan lingkungan, Minggu (7/6).

Salah satu warga Pandi (36) menjelaskan, perbaikan jalan tersebut diinisiasi oleh warga dari hasil donasi salah satu warga yang lain. “Ini merupakan jalan utama, dan menjadi akses utama warga Wanareja. Keadaannya sudah rusak parah, jika dalam kondisi hujan, jalanan ini berubah menjadi kubangan air, yang bikin repot setiap pengendara,” jelasnya.

Negara Abai

Meski saat ini berada dalam wabah pandemi Covid-19, seharusnya negara tak hanya memberikan anggaran kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi wabah Pandemi saja, tapi juga harus memprioritaskan insfratruktur dasar yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Pasalnya infrastruktur umum seperti pasar dan jalan utama itu penting untuk segera diperbaiki. Sebab jika abai membiarkan kerusakan yang semakin parah, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kecelakaan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Jikalau memang saat ini pemerintah ingin memfokuskan anggaran Pemda untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini sehingga dana anggaran daerah untuk perbaikan infrastruktur dipangkas, seharusnya pemerintah juga menunda anggaran lain yang tidak urgen seperti rencana pemindahan ibukota baru. Nyatanya pemerintah masih ngotot untuk melanjutkan rencana pemindahan ibu kota baru. Padahal dilihat dari sisi manapun, hal itu tidak termasuk kategori urgen atau darurat di tengah kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Mirisnya di tengah wabah corona, pemerintah melalui Bappenas Lelang Master Plan Ibu Kota Baru Rp85 M.

“Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata beberapa waktu lalu menyatakan pembangunan ibu kota baru memang tetap berjalan meski ada virus corona, termasuk persiapan master plan. Namun, proses bergeser dari jadwal.” (CNN, 4/5)
Seharusnya anggaran pemindahan ibukota baru lebih baik dialihfungsikan untuk anggaran infrastruktur daerah yang lebih penting karena berkaitan dengan fasilitas umum dan menghindari kecelakaan nyawa manusia.

Maka benarlah negara saat ini bukan bertugas sebagai pelayan rakyat atau tidak mencerminkan semboyan demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat seperti yang sering digaungkan. Bahayanya, negara telah bertindak abai pada urusan rakyatnya. Negara tidak bisa mengelola kebutuhan rakyatnya dengan baik. Bahkan tak jarang kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini pun justru banyak membebani rakyat, dari kewajiban menyicil BPJS hingga yang terbaru cicilan Tapera. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang menurun saat ini, rakyat sudah sengsara nambah semakin sengsara.

Solusi Paripurna

Maka apakah kita yakin sistem saat ini adalah sistem yang terbaik? Bukankah ada solusi sistem yang paripurna yang berasal dari Sang Pencipta yang sudah terbukti diterapkan selama kurang lebih 14 abad yang berhasil memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia? Solusi segala permasalahan umat manusia saat ini adalah sistem islam yang sempurna. (*)