Oleh : Irianti Aminatun
(Litbang Lingkar Studi Islam Strategis)
Pendidikan, di satu sisi merupakan kebutuhan dasar rakyat. Di sisi lain pendidikan  merupakan kunci kemajuan suatu negara. Tidak ada negara  yang maju yang tidak di dukung pendidikan yang kuat.
Karena pentingnya pendidikan ini, Bupati Kab. Bandung HM Dadang Supriatna mentargetkan tiga tahun ke depan rata-rata masyarakat Kabupaten Bandung minimal tamat SMA. Menurut Bupati, saat ini eksisting rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung baru 8,79 tahun atau rata-rata selesai SMP. Hal ini beliau sampaikan saat menghadiri acara Wisuda dan Tafaruqon Siswa Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma’arif, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/5/2021).
Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya eksiting rata-rata lama sekolah.  Pertama, paradigma tatakelola negara dengan konsep New Public Management  berperan besar melahirkan biaya pendidikan mahal.
Baca Juga:PNS Fiktif Terima Gaji, Musibah Tatanan KetenagakerjaanIslam Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Paradigma ini menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggungjawab negara saja. Negara boleh berlepas tangan bila pendidikan bisa berjalan tanpa hambatan. Negara cukup memberikan ‘motivasi’ kepada masyarakat agar berkontribusi maksimal dalam pendanaan pendidikan.
Penerapan konsep ini tampak saat Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajak pihak swasta untuk turut terlibat dan mendukung dunia pendidikan Indonesia melalui praktik baik kemitraan antara pemerintah-swasta.
Hal ini disampaikan secara daring pada kanal resmi Kemendikbud perihal Praktik Baik Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam mendukung Program Merdeka Belajar dan Pendidikan di Indonesia (24/5/2021).
Kelemahan konsep ini adalah kualitas sekolah negeri akan kalah bersaing dengan kualitas sekolah swasta. Kelemahan lain, peran negara yang minimalis menyebabkan negara tidak memiliki kemampuan mencegah pendidikan berorientasi profit. Muncul sekolah swasta dalam jumlah banyak berbiaya mahal yang sulit dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Di titik inilah meski sarana sekolah tersedia tapi tidak bisa diakses oleh seluruh  rakyat, sehingga mereka lebih memilih tidak bersekolah. Hal ini tentu berkontribusi terhadap rendahnya eksisting rata-rata lama sekolah.
Kedua, konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Esensi dari MBS adalah kemandirian (otonomi) sekolah dalam mengatur  dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.