Peluang dan Tantangan Usaha Perikanan

(Oleh : Ridho Budiman Utama,

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat)

Menurunnya hasil tangkapan ikan laut akibat overfishing dan illegal fishing menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Semakin hari ikan laut semakin sulit di dapat kendati masih dijadikan andalan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di dalam negeri. Para peneliti meramalkan, apabila tidak ada langkah – langkah strategis dan perubahan pada model produksi, tidak mustahil pada tahun 2048 tidak akan ada lagi ikan laut yang bisa ditangkap. Akibatnya, makanan dengan jenis seafood tidak akan pernah kita temukan lagi di atas piring – piring kita.

Di lain pihak, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumi ikan menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pemerintah maupun para pengusaha. Menurut laporan yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), pada tahun 2021 mendatang konsumsi ikan perkapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 Kg per tahun. Hal ini mengandung arti bahwa permintaan masyarakat terhadap ikan air tawar akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan menurunnya hasil tangkapan ikan air laut. Oleh karenanya, usaha perikanan air tawar menjadi salah satu lahan usaha dengan prospek yang cukup menjanjikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011 lalu, rata – rata konsumsi ikan masyarakat Indonesia memang baru mencapai 31,5 kg per tahun, jauh di bawah negara Malaysia yang sudah mencapai 55, 4 Kg per tahunnya. Namun, seiring massifnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan pun meningkat secara signifikan. Program Gemar Makan Ikan yang dikampanyekan secara konsisten oleh KKP nyatanya mampu mendongkrak angka konsumsi ikan di tanah air hingga 5,04 persen per tahun. Angka tersebut tentunya menjadi kabar baik bagi usaha perikanan khususnya jenis ikan air tawar di tanaah air.

Besarnya peluang tersebut sudah selayaknya dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut juga tidak selayaknya dilewatkan begitu saja oleh mereka yang selama ini bergelut di bidang perikanan. Tingginya permintaan ikan dari dalam dan luar negeri sudah sepatutnya kita sambut dengan meningkatkan hasil produksi semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan harapan tersebut.

Adapun keterbatasan lahan yang memadai menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pembudidaya untuk meningkatkan hasil produksinya. Besarnya biaya yang diperlukan untuk menambah jumlah kolam ataupun membeli lahan baru menjadi hambatan khususnya bagi pembudidaya perorangan untuk memenuhi kebutuhan ikan air tawar yang sangat tinggi itu. Di samping itu ketersediaan saluran air yang mencukupi pun sering kali menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk dihadapi. Di beberapa daerah, pemilik kolam dan pemilik sawah tak jarang berebut air hingga menimbulkan bentrokan secara fisik.

Selain keterbatasan lahan, semakin tingginya harga pakan buatan pabrik juga mempengaruhi minat para pengusaha untuk terus meningkatkan produksinya. Bahan dasar pakan ikan yang sebagian nya masih diimport dari luar memang menjadi penyebab melambungnya harga pakan ikan di pasaran. Dalam hal ini para pengusaha ikan akan berpikir dua kali untuk meningkatkan hasil produksinya mengingat modal yang mereka miliki juga terbatas. Di samping itu resiko gagal panen pun senantiasa mengintai setiap saat. Penyebaran wabah penyakit pada ikan serta tersendatnya pasokan air ke kolam menjadi faktor utama yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

Selain kedua hal di atas, persoalan distribusi pun dirasakan masih menjadi genjalan bagi para pembudidaya ikan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Rantai distribusi perikanan memang tidak sepanjang rantai distribusi pertanian. Akan tetapi ketidakmampuan sebagian pembudidaya untuk melakukan penetrasi langsung ke pasar menajdikan keuntungan yang mereka peroleh lebih sedikit dari yang seharusnya. Sementara para tengkulak yang memiliki modal cukup besar justru menikmati keuntungan yang lebih besar dari para pemilik kolam itu sendiri.

Untuk dapat memanfaatkan peluang secara maksimal, pemerintah diharapkan mampu mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada pengembangan usaha perikanan dan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, memberikan bantuan berupa pelatihan kepada para pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dapat berupa pelatihan pembuatan pakan secara mandiri dan menggunakan bahan – bahan alternatif. Untuk menggantikan tepung ikan yang merupakan bahan dasar penting dalam pembuatan pakan, para pengusaha perikanan dilatih untuk mencari bahan pengganti seperti maggot. Selain itu tanaman eceng gondok pun dapat diolah menjadi pakan ikan alternatif apabila diolah dengan baik. Untuk itu pengembangan atau revitalisasi balai benih pun perlu dilakukan sesegera mungkin.

Kedua, melakukan analisa lapangan. Selain menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan pakan ternak, pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan mampu melakukan analisis potensi perikanan di setiap daerah. Hal ini diperlukan karena setiap jenis ikan air tawar memiliki karakteristik tersendiri. Analisis lapangan tersebut diperlukan guna mengetahui secara pasti jenis ikan yang sebaiknya dibudidayakan di adaerah tersebut. Untuk daerah panas dengan kondisi air yang relatif tenang, ikan gurame sangat tepat untuk dibudidayakan. Adapun untuk daerah dengan kondisi air yang cukup deras, membudidayakan ikan mas maupun ikan nila akan lebih tepat. Laporan analisis lapangan tersebut kemudian dipublikasikan untuk kemudian dijadikan rujukan oleh para pengusaha ikan.

Ketiga, membantu permodalan. Memberikan dukungan modal kepada para pembudidaya ikan menjadi langkah yang perlu dilakukan selain juga menyediakan infrastruktur penunjang seperti saluran air secara memadai. Hal ini diperlukan untuk menghindari para pembudidaya menjual hasil usahanya kepada pihak tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Bila diperlukan, kementerian terkait pun dapat memfasilitasi pendirian koperasi khusus pembudidaya ikan.  Tidak hanya itu, menyediakan asuransi khsusus bagi para pembudidaya pun dapat dilakukan oleh pemerintah guna mencegah mereka terjerat jebakan rentenir saat mengalami kegagalan panen.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar melalui penyusunan peraturan terkait perlindungan alam sekitar serta memberlakukan sanksi tegas bagi para pelanggar. Hal ini dikarenakan kondisi alam akan sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha perikanan. Pembukaan lahan secara membabibuta tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan air untuk usaha perikanan. Untuk itu diperlukan sinergi yang baik antar kementerian serta aparat penegak hukum dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup diperhitungkan oleh dunia internasional. Adapun usaha perikanan dapat menjadi salah satu komoditas yang dapat dijadikan andalan. Namun demikian, hal ini akan sangat bergantung pada sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan harapan tersebut. (*)