Pembangunan Kawasan Industri Bukan untuk Rakyat

By Kanti Rahmillah, M.Si

Subang memiliki potensi industri yang menjanjikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 terdapat 171 industri yang telah berdiri. Mayoritas adalah industri tekstil dengan total 42 persen dari total industri yang ada. Selain itu, Subang pun memiliki fasilitas pembangunan dan produksi bahan peledak modern terbesar di ASEAN.

Ditambah Proyek pembangunan pelabuhan internasional Patimban di Subang hampir rampung. Semakinlah menambah keinginan Investor untuk menanamkan modalnya di kota nanas ini.

“Jumlah industri di Subang diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya infrastruktur seperti pelabuhan Patimban dan akses logistik lainnya yang semakin menggugah minat para investor untuk mendirikan usahanya di Subang,” kata Senior Marketing Manager Suryacipta Swadaya, Indra Wicaksana.(kompas.com 14/7/2020)

Terbukti, jumlah pabrik yang didirikan semakin banyak dan multinasional. Seperti baru-baru ini, salah satu pabrik di China dengan penyerapan investasi sebesar US$ 90 juta resmi direlokasi ke kota Subang. Hal demikian diharapkan mampu mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi. Pabrik ini pun mampu menciptakan 8000 lapangan pekerjaan.

PT Meiloon Technology Indonesia mulai membangun pabrik barunya di Indonesia. Pabrik yang dibangun di Subang, Jawa Barat (Jabar) itu akan melahirkan 8.000 lapangan pekerjaan baru. (detik.com 21/07/2020)

Selain infrastruktur yang bertambah, alasan investor semakin melirik kawasan industri di Subang adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang rendah. Bahkan terendah di Jawa Barat, jika dibandingkkan dengan 4 kawasan industri lainnya. Upah yang rendah akan menekan biaya produksi dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.

Namun, apakah keuntungan para pengusaha berbanding lurus dengan rakyat?

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Patimban melakukan aksi unjuk rasa di KSOP Patimban di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mereka menuntut agar pihak pelaksana pembangunan Pelabuhan Patimban memberikan uang ganti rugi dampak pembangunan pelabuhan tersebut.

BACA JUGA:  Memberantas Bibit Korupsi Di Kampus

Para nelayan mengaku setelah adanya pembangunan Pelabuhan Patimban akses melaut terganggu bahkan terhalangi. Nelayan pun mengklaim jika lokasi pencarian ikan di sekitar bibir Pantai Patimban menjadi hilang. (detik.com 16/07/2020)

Semenjak awal dibangunnya Pelabuhan Patimban, nelayan terus dirugikan. Kompensasi yang mereka tuntut pun belum juga direalisasikan. Sebanyak 1250 nelayan terdampak memang sudah dijanjikan untuk diberi mata pencaharian lain. Namun, selain belum juga terealisasi, 13 program mata pencaharian yang disediakan dianggap merendahkan, seperti menjadi satpam, cleaning service dll.

Kompensasi ini seperti sedang menggambarkan sebuah negara yang sedang mengemis di dalam rumahnya sendiri. Rakyatnya hanya dijadikan sekrup-sekrup kecil pelengkap lajunya korporasi.

Adanya fakta diatas menunjukan pada kita bahwa, industri multinasional dan juga pelabuhan internasional yang dibangun di Subang semata untuk keuntungan korporasi. Rakyat hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Walaupun tersedia lapangan pekerjaan lain bagi para nelayan yang terdampak, juga terbukanya 8000 loker baru. Sesungguhnya hal demikian tidak akan bisa mensejahterakan warga. Upah atau kompensasi yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka korbankan.

Trickle down effect, yaitu sebuah teori ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada pemilik modal yang pada gilirannya akan merembes ke bagian masyarakat termiskin, hingga bermanfaat bagi semua. Adalah teori omong kosong yang diciptakan sistem ekonomi neolib untuk mengatakan dengan bahasa halus, tentang sebuah negara yang dijajah oleh korporasi. Negara dipaksa hanya menjadi fasilitator untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan korporasi.

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memfokuskan pembangunanya semata untuk kemaslahatan umat. Begitupun kawasan industri pastilah berorientasi pada kesejahteraan umat. Negara memiliki kuasa penuh terhadap kebijakannya. Negara bukanlah sekedar fasilitator korporasi dalam memperoleh keuntungan di negeri ini. Namun negara dengan kekuatannya mampu menciptakan proteksi bagi warganya.

BACA JUGA:  Bumi Kita sedang Istirahat

Perdagangan luar negeri pun diatur sedemikian rupa agar korporasi multinasional tidak menyetir pembangunan dalam negeri. Maka dari itu, dibutuhkan kedaulatan politik dalam penentuan segala kebijakan dalam negeri. Agar tak lagi disetir oleh asing, aseng ataupun asong. Sehingga kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia bukan lagi mimpi di siang bolong.