Realita Etika Politik

Oleh: Agus Triyadi
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Seperti yang kita ketahui makna dari etika itu sendiri adalah bagaimana cara atau orientasi dan hormat terhadap suatu hal, sama halnya dengan etika politik yaitu kita harus memiliki patokan orientasi dan hormat atas politik itu sendiri. Orientasi dan pegangan hormat itu betul-betul di jalankan sesuai dengan moralitas yang ada. Definisi Etika Politik membantu menganalisa hubungan timbal balik antara tindakan individu, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada di sebuah Negara.

Tujuan Etika Politik adalah mengarahkan ke hidup yang lebih baik, bersama, dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). Jika di kembangkan lagi, pengertian tersebut mengandung tiga tuntutan. Pertama, untuk orang lain. Kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan. Ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Ketiga tuntutan itu saling keterkaitan antara hidup bersama dan untuk orang lain, tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka instutusi-institusi yang adil. Hidup yang baik tidak lain adalah terciptanya kebebasan, dan kesempurnaan eksistensi. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan masyarakat atau sekelompok orang dari rasa saling merugikan.

Hantu Media Sosial
Salah satu konteks yang sedang berkembang di masyarakat sekarang yang terkadang merugikan banyak pihak adalah akses media sosial. Dimana dengan Smartphone, kita sudah terjangkiti oleh hantu-hantu media sosial bahkan kita sudah seperti unsosial terhadap dunia nyata , dan yang lebih parahnya lagi disinilah hoax terjadi. Seharusnya budaya literasi yang kita miliki kita dapat memilah dan memilih berita yang mudah tersebar. Hoax memang tidak bisa di basmi tapi setidaknya hoax bisa di minimalisir. Tragisnya, yang menggunakan dan menyebarkan hoax itu rata-rata dari umur 30-50 tahun, generasi muda justru relatif tidak atau belum tersentuh menggejala begitu banyak. Inilah contoh konteks yang bisa diambil dari etika politik yang sekarang sedang berkembang di kalangan masyarakat dari sisi fatologi.

Kondisi sosialnya atau kondisi faktual yang menyebabkan ini terjadi karena adanya konflik dan anarkisme yang di lakukan dalam upaya-upaya yang kita dapatkan terkait dengan mekanisme. Misalnya korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan, maka dari itu di butuhkan yang namanya aturan hukum dan juga yang terkait dengan etika politik. Orang yang melanggar etik tidak akan tersentuh hukum, tapi orang yang melanggar hukum sudah tentu melanggar etik.
Ketika seseorang menjadi penjabat atau menjadi bagian dari pemerintah, seseorang akan berperan menjadi dirinya yang lain atau dalam pemikiran sosiolog Erving Goffman disebut dengan dramaturgi.
Dalam kasus ini, seorang pejabat akan menjadi dirinya yang lain yang berperan seolah melakukan sesuatu kebijakan yang selalu ditunjukan untuk kebaikan masyarakatnya sendiri, meskipun yang di ungkapkannya belum tentu benar adanya atau tidak sesuai dengan fakta.

Timbulnya Oligarki Partai Politik
Adapun tantangan yang harus di hadapi adalah pemahaman tentang nilai-nilai pancasila, dimana rakyat kita ini banyak yang kurang memahami itu. Banyak yang terlibat praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), penyelenggara negara yang tidak memerankan fungsinya untuk masyarakat, oligarki sekarang sangat memusat begitupun dalam proses pemilihan umum, semuanya harus ada persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Mantan Ketua KPU Jawa Barat) mengatakan, Untuk menjadi kepala daerah harus ada persetujuan DPP, untuk menjadi Caleg pun harus ada persetujuan DPP , bahkan untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden pun harus ada persetujuan dari DPP yang mana itu bisa menimbulkan Oligarki partai politik yang luar biasa.

Maka siapakah yang harus menjalankan etika politik itu sendiri ? tentu semua pihak yang harus menjalankannya. Mulai dari penyelenggara negara, suprastruktur politik, pimpinan dan fungsionalis partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembagai swadaya masyarakat, civil society termasuk para mahasiswa perguruan tinggi, dan tentunya masyakat. Ini menjadi poin penting subjek etika politik itu sendiri. Kita tidak hanya banyak berkomentar bahwa politik itu mengerikan, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana etika berpolitik tersebut agar paham bagaimana kita melakukan peran sebagai masyarakat.(*)