UU Cipta Kerja, Ciptakan Masalah Baru

Oleh: Sarah Adilah

Sejumlah demonstrasi susulan terus berlangsung seiring dengan reaksi atas penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Sejumlah kalangan masyarakat terus berhamburan ke jalanan menyuarakan aspirasi terkait UU ini. Terang saja protes-protes terus dilancarkan, alasannya tak lain karena adanya berbagai keganjilan yang terjadi dibalik tergesa-gesanya pengesahan UU ini. Sejumlah agenda pun diduga menjadi jalan mulus bagi sekelompok oligarki dan elit politik yang menginginkan materi semata. Sementara rakyat menjadi korban dari kerakusan mereka.

Omnibus Law UU Cipta Kerja sendiri memang menjadi UU yang konon mensimplifikasi pasal-pasal lain. Karena banyaknya pasal yang disederhanakan, maka sejumlah polemik kembali menjadi sorotan saat beberapa pakar hukum berbicara mengenai aspek-aspek yang dibahas dalam UU ini. Salah satu bagian yang tajam mendapat sorotan adalah berkaitan dengan pengaturan pertanahan.

Dilansir dari Kontan, Maria SW Sumardjono yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai tidak adanya penyederhanaan dari UU pertanahan seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemerintah. Dirinya mencoba untuk mengkaji ulang draft tersebut dan menemukan bahwa UU Cipta kerja ini adalah copy paste rancangan UU pertanahan yang sempat ditunda pembahasannya karena isu isu krusial. Dengan kata lain, momentum pengesahan UU Cipta kerja menjadi agenda penyelundupan pasal hukum yang mengambil substansi dari RUU yang sebelumnya telah bermasalah.

Permasalahan yang digaris bawahi perihal pengadaan Bank tanah yang dialokasikan untuk kegiatan bisnis, sehingga terdapat indikasi bahwa pengadaan Bank tanah bertujuan ke arah bisnis. Terutama ketika diketahui bahwa terdapat berbagai kemudahan akses dan izin bagi perizinan usaha.

Kompas melansir, sentimen lain yang juga disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) RUU Ciptaker dinilai memperparah konflik agraria, penggusuran tanah masyarakat dan ketimpangan perampasan yang bahkan sebelum uu ini muncul pun sudah banyak isu-isu sengketa tanah menyeruak.

Sungguh nyata opini yang terlontar dari masyarakat mengenai kepentingan para kapital di belakang pengesahan UU ini. Para kapital yang berlindung dibalik jas-jas penguasa secara jelas menjadi prediktor dari cengkeraman kapitalisme di Indonesia yang berpusat kepada materi dan manfaat telah menjadi parasit mengerikan bagi rakyat Indonesia. Semua bertumpu kepada kemudahan para pengusaha terutama investor asing.

Kapitalisme sendiri tidak bisa melindungi kepentingan masyarakat, maka mengambilnya sama saja dengan bersiap untuk menyengsarakan kepentingan diri sendiri di masa depan. Tentu saja, kapitalisme bukan sebuah jalan yang benar dan tepat untuk diambil sebagai solusi. Standar dari solusi yang layak untuk diambil tentu tidak bisa bersandar kepada manusia semata. satu-satunya yang layak menjadi standar hanyalah hukum yang berasal dari Allah, melalui apa yang tertera di dalam hukum syariah-Nya. Seluruhnya dapat kita lihat di sumber hukum syara’ dan dalil-dalil hukum syara’ yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Adapun islam memandang persoalan tanah berhubungan dengan tiga hal, yaitu hak kepemilikan (Milkiyah), Pengelolaan (Tasharuf) dan pendistribusian (Tauzi’). Pada dasarnya, Islam memandang segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT seperti apa yang Allah firmankan dalam (Q.S Al-Hadid [57]: 2) “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia maha Kuasa atas segala sesuatu.” Dalam ayat yang lain Allah berfirman “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (Q.S Al-Hadid [57]: 7). Berdasarkan firman-Nya pula Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memanfaatkan dengan cara yang diridhoi Allah seperti apa yang dijelaskan oleh imam Al-Qurthubi.

Melalui firman ini Allah menyampaikan kepada manusia supaya hanya menjadikan syariah islam sebagai petunjuk dalam mengatur segala urusan termasuk mengenai tanah. Dikarenakan Allah yang secara hakikat memiliki dan manusia diperbolehkan memanfaatkan. Maka menjadi suatu hal yang tepat ketika manusia selalu merujuk kepada syariah islam, agar upaya yang dilakukan tidak melenceng dari aturan Allah SWT.

Pertama, mengenai kepemilikan tanah, syariah islam merincinya paada dua aspek yaitu zat tanah dan manfaat tanah. Tidak semua wilayah di muka bumi mendapatkan keistimewaan baik zat tanah dan manfaat tanahnya, karena hal ini hanya berlaku bagi tanah ‘usyriyah. Hal ini bermakna bahwa individu boleh memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan dan sebagainya. Adapun wilayah lain berstatus tanah kharajiyah yang hanya mendapat aspek zatnya saja.

Kedua, dari sisi pengelolaan, islam menetapkan pemilik tanah untuk dapat secara produktif mengelolanya. Apabila syarat ini tidak dijalankan maka tanah tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain atas arahan negara untuk dikelola secara produktif.

Ketiga, berkaitan dengan distribusi, Islam menetapkan negara dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan hal tersebut. Negara yang akan mengatur individu mana yang layak untuk memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan pandangan syara’.

Seluruh aspek ini perlu peran penuh dari negara yang berlandaskan aturan islam. Prinsip yang diutamakan juga adalah menjalankan amanah dengan penuh hati-hati. Penjabat-pejabat negara dituntut memiliki kesadaran terkait pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena mereka adalah perwakilan dari sekian juta umat manusia yang mendiami suatu wilayah. Berbagai tindakan untuk mendahulukan kepentingan orang lain selain kepentingan rakyat akan bergeser dikarenakan pemahaman mengenai prinsip kewajiban dan dosa. Menelantarkan kepentingan rakyat hanya untuk manfaat segelintir orang dan diri sendiri menjadi perkara yang haram dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan pemilik seluruh alam. (*)