Insiden ini menjadi pengingat sekaligus pukulan telak bagi sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai peristiwa ini membuktikan lemahnya perlindungan hak pendidikan anak di Tanah Air. Khususnya minimnya keterlibatan negara.
Hetifah menegaskan, kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai insiden pribadi semata, melainkan cermin kegagalan sistemik dalam menjamin akses pendidikan yang layak, terutama bagi anak dari keluarga miskin.
Baca Juga:Liverpool dan Man United Adu Cepat Kejar Mane, Jadi Saga Transfer Besar Musim PanasPurbaya: Juda Agung jadi Wamenkeu Bukan Tukar Guling dengan Thomas Djiwandono
“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan. Buku dan pena adalah kebutuhan paling elementer. Ketika itu pun tak terjangkau, yang gagal bukan anaknya, tapi sistem kita,” kata Hetifah.
Berdasarkan data menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun di Ngada mencapai 98,5 persen. Namun angka itu anjlok pada jenjang SMA/SMK usia 16–18 tahun menjadi 69,06 persen.
Kondisi ini dinilai mencerminkan tekanan ekonomi yang makin berat seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan.
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ngada tergolong tinggi di angka 72,04, Hetifah menilai masih banyak keluarga miskin ekstrem yang luput dari pendataan dan bantuan sosial. Mereka tak terlihat dalam statistik.
Selanjutnya, komisi X DPR RI mendorong integrasi data pendidikan dan bansos, penyaluran bantuan tepat sasaran, serta penguatan implementasi di daerah. Upaya ini juga akan diperkuat melalui revisi UU Sisdiknas.
“Negara tidak boleh lagi datang terlambat. Pendidikan harus aman, manusiawi, dan menjangkau yang paling lemah,” pungkasnya.