PURWAKARTA-Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai penjuru Kabupaten Purwakarta berkumpul dalam aksi besar-besaran yang digalang oleh Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta (GAOP), Selasa (20/5).
Diawali dengan konvoi damai sekitar pukul 09.00 WIB. Masa bergerak dari depan Gudang Bulog Sadang menuju pusat pemerintahan daerah diiringi satu mobil komando.
Koordinator Aksi, Iman Sahrul mengatakan, pergerakan ini bukan sekadar aksi jalanan.
Baca Juga:Dinas Kelautan dan Perikanan Targetkan 23,6 Juta Kilo Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Tahun IniDisdukcapil Imbau Masyarakat Hati-hati Terhadap Penipuan Berkedok Pembaharuan e-KTP
“Hari ini kami memadamkan aplikasi. Tidak ada layanan transportasi, makanan atau kirim barang,” kata Iman kepada wartawan.
Aksi ini, kata Iman, adalah akumulasi dari keresahan panjang para pengemudi terhadap kebijakan aplikator yang semakin membebani mereka.
Ia menyoroti sistem “hemat” dan “prioritas” yang justru membuat penghasilan mitra makin tertekan.
“Setiap hari kami harus mengejar target, bersaing secara tidak sehat demi bonus yang semakin sulit dicapai. Kami hanya ingin keadilan, bukan belas kasihan,” ujar Iman.
Tak hanya unjuk rasa, para ojol juga melakukan offbid massal, sebuah bentuk dari aksi mogok digital dengan menonaktifkan akun mereka dari tengah malam hingga malam berikutnya.
Massa juga berorasi dan bunyi klakson bersahutan. Spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan para pengemudi terbentang, menuntut perlindungan pemerintah dan kebijakan yang lebih manusiawi dari perusahaan aplikasi.
“Kami mohon maaf kepada warga Purwakarta jika hari ini aktivitas Anda terganggu. Tapi ini perjuangan kami untuk masa depan yang lebih layak,” ucap Iman.
Baca Juga:Pemcam Pagaden Barat Himbau Warga Cegah DBD Dengan 3MMasyarakat Resah, Jalan Raya di Cigadung Subang Kembali Rusak Berlubang dan Bergelombang Setelah Diperbaiki
Aksi ini, lanjutnya, adalah peringatan keras. Jika tuntutan tak ditanggapi, Iman menyebutkan bahwa, ojol di Purwakarta siap menggelar aksi lanjutan yang lebih besar.
“Kami juga menuntut kepada pemerintah agar kami mendapatkan payung hukum yang jelas sebagai pengemudi ojek online,” katanya.
“Selain itu, kami juga ingin tarif layak yang diatur oleh pemerintah, agar pihak aplikator tidak semena-mena mengambil potongan hasil kerja keras kami yang berada di jalan,” ujar Iman.(add)