PURWAKARTA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menegaskan, masa depan tata kelola pemerintahan daerah terletak pada kemampuan birokrasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.Menurutnya, digitalisasi pelayanan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan publik cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.”Visi saya adalah mewujudkan birokrasi daerah yang modern, adaptif, dan berbasis digital. Setiap proses pelayanan publik harus bisa diakses secara daring, terintegrasi antarperangkat daerah, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi,” kata Norman kepada wartawan di Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu (17/9/2025).Ia pun menggambarkan sebuah ekosistem pemerintahan daerah yang seluruh proses bisnisnya terotomatisasi dan terdokumentasi secara elektronik.
Yakni, mulai dari administrasi internal, pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.Dengan sistem digital yang terintegrasi, dirinya optimistis birokrasi berbelit dapat dipangkas, efisiensi anggaran meningkat, dan potensi penyimpangan diminimalisir.Selain peningkatan efisiensi, kata dia, digitalisasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Melalui platform digital, warga bisa menyampaikan aspirasi, mengakses informasi, hingga memantau kinerja pemerintah secara real time.”Ini wujud nyata prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, yang menjadi ruh reformasi birokrasi,” ujar Norman menambahkan.Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.”Dengan komitmen bersama, digitalisasi pelayanan bisa menjadi motor penggerak utama dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan melayani,” ucapnya.
“Digitalisasi bukan sekadar program, tapi visi besar menuju pemerintahan daerah yang berdaya saing, inovatif, dan berorientasi pada masa depan,” kata Norman.(add)