BOGOR-Pada Rakor Koordinasi Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (29/09/2025), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang memimpin rapat tersebut mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara sebagai evaluasi.
Hal ini menyusul maraknya kasus keracunan massal yang dialami para penerima manfaat program tersebut, mulai dari murid sekolah sampai ibu menyusui di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat, tak terkecuali Kabupaten Subang yang juga terjadi keracunan pada 11 siswa SDN Rawalele, Kamis (25/9) lalu.
“Evaluasinya satu dihentikan (sementara), yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh,” ucapnya pada awak media usai pelaksanaan Rakor tersebut.
Baca Juga:UNISBA Sosialisasikan Pengelolaan Sampah di Desa Kiarasari ComprengPohon Besar Tumbang Akibat Angin Kencang, Sempat Tutup Akses Jalan Citalang – Warung Kadu
Meskipun demikian, sambil menunggu arahan dari Pemerintah Pusat, ia mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim evaluasi berbentuk Satgas MBG, sebelum Satgas dari Pemerintah Pusat dibentuk.
“Tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan (MBG), dari penyiapan bahan baku, proses memasaknya, jam masaknya, pengiriman bahannya, sampai yang mencicipi, yang mencicipi nantinya tidak boleh guru tapi tim yang melakukan pemeriksaan kelayakan bahan pangan yang disiapkan,” ucapnya.
Disamping evaluasi internal, Pemprov Jabar juga akan menyiapkan mekanisme aduan di tingkat kabupaten/kota. Bersama bupati dan wali kota, tim aduan ini berfungsi menampung keluhan dari penerima manfaat terkait kualitas maupun kuantitas makanan MBG.
“Nanti tiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Guru atau siswa boleh melaporkan jika ada masalah, baik dari sisi kualitas makanan maupun porsinya,” ucapnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menambut evaluasi tersebut. Sebagai bentuk dukungan, dirinya mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan dana puluhan triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun depan.
“Kami sepakat agar program ini dapat dilaksanakan bersama-sama dan kami Badan Gizi Nasional akan mengirim uang tahun depan ke Jawa Barat sebanyak Rp50 triliun,” ucapnya kepada awak media.
Ia menambahkan alokasi anggaran tersebut akan menjadi kontribusi pemerintah pusat yang dikalkulasikan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:GMNI Subang Gelar Dialog Publik, Tegaskan Reforma Agraria dan Masa Depan PetaniMengenal Desa Rejoagung, Potensi Desa Meningkat Setelah Program Penataan Akses Reforma Agraria
“Mohon dianggap sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.(fsh)