PASUNDANEKSPRES.CO – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akhirnya angkat suara soal tragedi anak SD di NTT yang bunuh diri gara-gara tak sanggup beli buku dan pulpen.
Kasus ini bikin geger dan menyentil banyak orang.
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, mengatakan kondisi ini sudah bukan sekadar data statistik lagi.
Ini ancaman nyata buat hak asasi, terutama hak anak dapat perlindungan dan pengasuhan yang layak.
Baca Juga:Persib Bandung Gelar Doa Bersama, Sambut Ramadhan dan Siapkan Mental Menuju Juara serta Hadapi ACL 2UNICEF Apresiasi Program MBG Pemerintah Indonesia, Dinilai Perkuat Masa Depan Anak Papua
“Iya, angka kasus bunuh diri anak di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Tenggara. Kami punya datanya lengkap,” kata Diyah saat dikonfirmasi, Rabu, 4 Februari 2026.
Menurut Diyah, fakta ini menunjukan sistem perlindungan anak di Indonesia masih lemah sekali.
Dia juga tegas menolak kalau ada yang coba-coba menormalisasi berita soal anak-anak yang bunuh diri.
Buat Diyah, tiap satu nyawa anak yang hilang itu bukti negara dan lingkungan gagal menyediakan ruang aman.
Kasus ini, lanjut Diyah, benar-benar menunjukkan bagimana hak pendidikan anak belum terpenuhi, bahkan di level paling dasar.
“Kejadian ini miris banget. Anak yang seharusnya semangat sekolah malah tertekan karena fasilitas pendidikan yang nggak dia dapat. Akhirnya, jalan pintas yang dia ambil,” tuturnya
KPAI mengumpulkan data soal alasan anak memilih mengakhiri hidup.
Ternyata, penyebabnya rumit dan saling berkaitan.
Tapi, bullying masih jadi faktor utama.
Di samping itu, pola asuh yang rapuh, tekanan ekonomi, kecanduan game online, sampai urusan asmara juga punya andil.
Baca Juga:Kemenkeu dan Komisi XI DPR Bahas Revisi UU P2SK, Purbaya: Sektor Keuangan Jadi Kunci Pertumbuhan EkonomiSiswa SD di NTT Tewas Karena Tak Mampu Beli Alat Tulis, DPR Soroti Sistem Pendidikan: Ini Alarm Keras!
Khusus untuk kasus di Ngada, KPAI sudah minta polisi setempat selidiki lebih dalam.
Diyah menduga, korban mungkin juga mengalami bullying di sekolah karena faktor ekonomi.
“Kita nggak bisa cuma lihat dari sisi ekonomi. Bisa juga karena pola asuh, orang tua nggak hadir, atau mungkin dia dibully di sekolah karena nggak punya pena dan buku,” kata Diyah.
Melihat situasi darurat ini, KPAI sudah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) supaya Dinas Pendidikan di daerah lebih peka sama kondisi mental dan kebutuhan fasilitas siswa.