PASUNDANEKSPRES.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Lembur Pakuan, kediaman pribadi Gubernur, Kabupaten Subang, Senin (9/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan nyata masyarakat Jawa Barat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, KH. Tetep Abdulatip, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKS untuk memastikan suara masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada pengambil kebijakan.
Baca Juga:Pengamat: APBN 2026 Jadi Kunci Pengelolaan dan Kemandirian Industri PertahananCapaian Program MBG di Jakarta 60 Persen, BGN: Sudah Ada 475 SPPG Aktif
“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah suara masyarakat. Fraksi PKS hadir sebagai jembatan agar aspirasi warga dapat diterima dan ditindaklanjuti dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar KH. Tetep Abdulatip.
Pendidikan Jadi Sorotan, Pengelola Sekolah Swasta Minta Kejelasan BPMU
Dalam pertemuan tersebut, Fraksi PKS menyoroti sejumlah isu pendidikan, termasuk persoalan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Masyarakat, khususnya para pengelola sekolah swasta, mengharapkan kejelasan terkait anggaran BPMU yang dialihkan menjadi program beasiswa langsung bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut KH. Tetep Abdulatip, kejelasan kebijakan sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan dapat menyesuaikan perencanaan dan menjaga kualitas layanan pendidikan.
“Kami memahami bahwa setiap kebijakan bertujuan meningkatkan akses pendidikan. Namun, para pengelola sekolah swasta membutuhkan kepastian agar proses pendidikan tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga kembali menyampaikan persoalan sekolah menengah negeri yang berdiri di atas tanah desa tanpa kejelasan penyelesaian kompensasi. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani untuk menghindari potensi persoalan sosial maupun hukum di kemudian hari.
“Masyarakat desa mendukung pendidikan, tetapi dukungan itu tidak boleh dibalas dengan ketidakpastian. Pendidikan harus tumbuh di atas keadilan, bukan pengorbanan sepihak,” tambahnya.
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap sekolah negeri yang berdiri di atas tanah desa serta menyusun mekanisme penyelesaian yang terencana, sah, dan berkeadilan.